Sabtu, 28 November 2009

Serta Ginting

Drs H Serta Ginting (04)


Konsisten Perjuangkan Nasib Buruh


Humanis dan merakyat. Sifat ini tentu saja sangat mendukung aktivitasnya sebagai politisi yang merakyat dan membumi. Sebagai anggota dewan, ia tak henti-hentinya melihat, mendengar, menyuarakan dan menawarkan solusi pemecahan masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya di bidang ketenagakerjaaan. Kritiknya memang terkadang pedas, tapi tetap didukung argumentasi yang meyakinkan.


Di organisasi SOKSI, Serta Ginting dipercaya sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Di DPR, ia ditempatkan di Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja, Kependudukan, Kesehatan dan Transmigrasi. Posisi yang sangat pas mengingat Serta Ginting selama ini cukup konsisten dalam memperjuangkan nasib pekerja, sejak ia masih mengetuai Federasi SP-Bun PTP Nusantara I-XIV. Komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan nasib dan kesejahteraan pekerja, tak diragukan lagi.


Ini misalnya ketika terjadi ribut-ribut dan munculnya kelompok yang berusaha mengamandemen UU Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu. Sebagai anggota Komisi IX, Ginting sangat pro-aktif untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Sudut pandangnya sudah barang tentu bertolak dari kepentingan pekerja. Ginting memahami kekhawatiran kalangan pimpinan organisasi dan buruh yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Mengapa?


Ternyata draf revisi/amandemen UU hasil godokan pemerintah tersebut dinilai mengandung sejumlah klausul yang merugikan kaum pekerja. Politisi Partai Golkar ini pun sangat menyesalkan sikap pemerintah karena agak lamban membawa draf amandemen ke DPR untuk segera dibahas. Menurut Ginting, jika ini sudah masuk ke DPR tentu pembahasannya akan lebih terarah dan tertib. Debat kusir ala parlemen jalanan dan kemungkinan terjadinya bola liar, atau tindakan anarkhis yang akan merugikan semua pihak, akan bisa dihindari.


Ginting yang pernah jadi ketua SP-Bun PT Perkebunan Nusantara III itu menilai bahwa kelemahan draft amandemen UUK antara lain klausul yang dinilai meruntuhkan moral para pekerja. Para pekerja cenderung diposisikan sekadar buruh dan kuli di negerinya sendiri. “Ini tentu saja sangat bertentangan dengan hakekat dan nilai-nilai reformasi yang digagas oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh kalangan pekerja,” katanya.


Walau baru pada tingkat laporan dan pemaparan oleh kalangan pimpinan organisasi pekerja yang datang ke DPR, Ginting secara spontan mendukung aksi penolakan. Sikap tersebut dinyatakan secara terbuka di hadapan unsur pimpinan serikat buruh dan pekerja yang waktu itu ramai-ramai mendatangi DPR. Ginting juga menyayangkan kenapa klausul seperti itu bisa masuk ke draf amandemen. Padahal, ini hasil penggodokan pemerintah. Ini dinilai sebagai langkah mundur.


Seperti diketahui, protes keras dan keberatan beberapa kalangan organisasi buruh dimaksud antara lain menyangkut jumlah pesangon, hak cuti dan pekerja anak, yang dinilai tidak sesuai. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-Reformasi (SPASI Reformasi) menolak dibahasnya amandemen ini oleh Komisi IX. Sejumlah organisasi buruh juga mengambil sikap yang sama. Namun Konfederasi SPSI justru mengambil sikap yang agak berseberangan.



Mereka mengisyaratkan akan menyetujui amandemen, namun menolak draft yang disodorkan pemerintah itu. K-SPSI seperti dikemukakan Wakil ketua Umumnya Drs Syukur Sarto, mengajukan draf baru yang antara lain memuat klausul tentang perlunya iuran pesangon kaum buruh dengan pengelolanya badan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Harus Dihargai
Serta Ginting mengingatkan, pemerintah jangan mengorbankan pekerja atau buruh hanya karena ingin menarik investor. Menurutnya, kita memang membutuhkan investasi. Tapi buruh jangan sampai dirugikan apalagi diposisikan sebagai kuli.


Diingatkannya, perlindungan terhadap pekerja justru akan menjadi daya tarik bagi investor. Khususnya bagi investor dari negara-negara Barat yang selama ini sangat komit dengan hak azasi manusia. Penghargaan atas martabat pekerja justru akan menciptakan iklim yang kondusif, yang pada gilirannya mewujudkan hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha.


Namun jika dari awal saja sudah tercium bibit pertentangan di antara keduanya, iklim dan hubungan harmonis yang diharapkan tidak akan pernah terujud. Yang terjadi justru saling curiga dan disharmoni. Ini bukan saja merugikan kedua belah pihak, tapi juga merugikan negara, tandas Ginting.


Namun di sisi lain, Ginting melihat bahwa usulan atas perlunya iuran pesangon, seperti disodorkan dalam rancangan amandemen UUK tersebut merupakan salah satu perkembangan yang sangat positif dalam upaya menyejahterakan kaum pekerja. Usulan pesangon bisa diterima semua pihak. Pengusaha tak perlu repot lagi menyediakan dana dalam jumlah besar saat perusahaan harus mem-PHK karyawan. Nasib pekerja pun akan tertolong karena masih memiliki hasil simpanan berupa pembayaran iuran pesangon itu sebagai modal usaha, membuka usaha perkebunan, berdagang kecil-kecilan, dan sebagainya. Artinya, mereka tidak akan terlantar walau perusahaan tempat mereka bekerja sudah gulung tikar.


Pola ini, misalnya telah diterapkan di subsektor perkebunan, khususnya di perusahaan perkebunan Negara (PTPN). Begitu karyawan BUMN ini pensiun dan harus keluar dari perusahaan, ia telah memiliki dana yang relatif cukup besar sebagai modal usaha. Dengan demikian, di masa tua, ia tetap berkarya dan tidak sampai membebani pihak lain. Menurut Ginting, pola seperti ini cukup bagus diterapkan guna menjamin hari tua para pekerja.


Serta Ginting sebagai orang yang cukup lama bekerja di perusahaan perkebunan negara, bisa merasakan langsung penderitaan kaum pekerja. Ketika terjadi kisruh ketenagakerjaan di lingkungan PTPN II Tanjung Morawa Medan, yang gejolaknya mengimbas sampai ke Jakarta, ia segera merespon. Ia menghimbau direksi BUMN ini lebih serius mengatasi masalah ini secara internal, bekerjasama dengan SP Bun setempat.


“Saya mengkritik kinerja pengawasan departemen teknis yang saya nilai lemah,” ujarnya mengomentari kasus PTP Nusantara II tersebut. Menurutnya, kasus ini sampai mencuat keluar sebagai akibat lemahnya pengawasan instansi terkait. Kondisi di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang sampai ke Komisi IX. “Laporan hanya enak didengar,” katanya.


Menurut penelusurannya, tuntutan karyawan PTPN II sudah cukup lama dilaporkan ke departemen teknis. Namun instansi yang bersangkutan lamban mengambil sikap, sehingga persoalan ini sempat mengambang dan penyelesaiannya jadi berlarut-larut. Padahal, menurut Ginting, tuntutan para karyawan masih dalam batas yang wajar, normatif. Yakni agar direksi perusahaan negara ini memperhatikan usul perbaikan upah karyawan. Upah dinilai sudah tak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Termasuk di sini masalah keikutsertaan mereka di Jamsostek.


Mestinya, pihak Depnakertrans langsung masuk dan menangani persoalan ini, tandas Ginting. Menurut hasil pengamatannya, pemerintah cenderung lamban untuk bertindak bahkan terkesan mengambangkan masalah. Akibatnya, para pekerja sempat kehilangan kesabaran lalu melakukan unjuk rasa. Celakanya, sejumlah pentolan karyawan akhirnya dipindahkan oleh direksi.
Pemindahan karyawan memang hak direksi. Tapi apakah dengan langkah ini persoalan selesai? Jangan-jangan ini justru memperkeruh suasana, ia mengingatkan.

Duduk Bersama
Bagi Drs H Serta Ginting, masalah pekerja dan pengusaha selalu bisa diselesaikan asalkan jajaran manajemen maupun para karyawan bersedia duduk bersama. “Mereka harus mengedepankan cara-cara persuasif dan akal sehat, serta menjauhkan sikap menang sendiri,” ujarnya.


Masalah tenaga kerja di Indonesia memang makin serius. Jumlah tenaga kerja terus meningkat, rata-rata dua juta orang per tahun. Sementara lapangan kerja yang tersedia hanya 800 ribu hingga 1,2 juta orang. Akibatnya, jumlah penganggur terus membengkak. Tahun 2005, data di Depnaker menyebutkan jumlahnya mencapai 10,8 juta orang (10,26 persen).
Tentang masih minimnya upah karyawan, menurut Ginting, ini terutama akibat masih dominannya posisi pengusaha terhadap pekerja.


Ginting berpendapat, pemerintah memang harus realistis. Perusahaan yang memang betul-betul tidak mampu, jangan dipaksakan untuk membayar gaji sesuai tuntutan karyawan. Tapi kalau perusahaannya mampu, jangan pula dihalangi dengan berlindung di balik UMR.


Ia juga sangat menyayangkan masih adanya perusahaan yang main akal-akal dalam pengangkatan karyawan. UU Tenaga Kerja mengharuskan pengusaha mengangkat seorang menjadi karyawan setelah dikontrak selama 3 bulan. Untuk mengakalinya biasanya perusahaan membuat kontrak baru. Ini tak bisa dibiarkan, karena sangat merugikan para pekerja, tandas mantan Wakil Ketua DPRD Sumut ini.


Pada bagian lain, Serta Ginting sangat mendukung program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya, ia meminta agar martabat pekerja benar-benar dihargai. Mereka adalah pahlawan devisa dan itu jangan hanya slogan. Untuk itu, menurut mantan Humas PT Perkebunan Nusantara III itu, prosedur dan birokrasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus disederhanakan. Jangan justru memberatkan mereka dengan prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit.


Menurut Ginting, yang juga anggota Panitia Anggaran DPR itu, dalam kasus tertentu, kondisi ini sepertinya disengaja guna memberi kesempatan kepada para calo untuk memeras tenaga kerja. Jika prosedur dan mekanismenya dibenahi, menurut hitungannya, biaya yang harus dikeluarkan bisa ditekan serendah mungkin. Ke Malaysia misalnya, cukup dengan modal Rp 2 juta. “Namun yang kita tahu biaya keberangkatan bisa mencapai dua kali lipat dari itu, “ tandasnya.


Mantan Ketua Federasi Serikat Perkebunan (SP-Bun) itu juga sangat menyesalkan kenapa masalah tenaga kerja kita di Malaysia selalu berulang. Kalau dari dulu ini diurus dengan baik dan benar, kasus ini tidak akan terulang dan menguras energi bangsa ini.


Ia juga mengingatkan pemerintah, agar tetap bijaksana dalam mengatasi TKI ilegal. Petugas pemerintahlah yang harus jemput bola dengan mendatangi tempat kasus, misalnya di Malaysia. Kalau TKI yang dianggap ilegal tersebut harus datang ke Indonesia baru diproses, ini akan makan waktu dan sangat merugikan yang bersangkutan, ujarnya.


Ginting juga meminta agar pemecahan masalah TKI tidak pandang bulu. Jangan hanya yang di Malaysia, di Arab Saudi dan negara-negara Teluk juga, TKI sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.


Yang paling mendasar, harus mempermudah, jangan justru mempersulit. Menurutnya ini sangat bertolak belakang dengan sebutan “pahlawan devisa” yang dialamatkan kepada para TKI. Apalah artinya sebutan itu jika di tempat kerja mereka dimaki-maki, dianiaya, dikejar-kejar dan tidak sedikit yang dihukum cambuk oleh aparat.


Yang lebih memilukan lagi, masih banyak TKI yang dikejar-kejar dan ditembaki di tengah laut oleh Tentara Diraja Malaysia. Ini sangat mengusik rasa kebangsaan kita, tandas Ginting, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Depinas SOKSI itu. ► mti-tum



*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
sumber

ILO Tidak BERMUKA Dua

Kelompok ?Jnw? Tebarkan Kebohongan Publik

18 November 2009



Jakarta, Parahyangan Post – Seperti tak jera-jeranya kelompok Jacob Nuwa Wea (JNW) mantan Menakertrans yang kini ikut tersangkut dalam skandal dana pekeja yang di duga menerima gratifikasi sebesar Rp 1,15 milyar dari 3 rumah sakit, terus menerus menebarkan kebohongan publik melalui publikasi di berbagai media cetak ibukota, seolah olah Konfederasi SPSI pimpinanDrs.H.Syukur Sarto tidak diakui dunia internasional khususnya Organisasi Perburuhan Internasional – ILO.



Tim Parahyangan Post yang mengikuti pertemuan antara delegasi ILO Geneva dengan DPP.Konfederasi SPSI di kantor DPP KSPSI Jalan Raya Kalibata No.3C Jakarta Selatan, menyaksikan betapa akrab dan mesranya hubungan ILO dengan K.SPSI pimpinan Drs.H.Syukur Sarto. Bukan sekali ini saja ILO Geneva hadir di kantor DPP K.SPSI di Jalan Raya Kalibata. Hari Rabu 11 November yang lalu, delegasi ILO Geneva yang di pimpinan Mr.Ralf Peter bertandang di Kalibata dan diterima oleh Sekretaris Jendral ( Sekjen) DPP K.SPSI di dampingi pengurus harian dan sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Organisasi (MO) DPP K.SPSI.



Di pandu oleh Helmi Salim salah sorang ketua DPP K.SPSI yang bertindak sebagai interpreter, dialog pun terjadi dalam suasana persahabatan internasional, dengan Ralf Peter,bule berasal dari Jerman Barat dan kita bangsa kulit sawomatang, antara penggiat buruh yang sama-sama berjuang untuk penegakan keadilan. Dalam kesempatan itu Ralf Peter atas nama ILO Geneva menawarkan kerjasama berupa pelatihan bagi pekerja anggota federasi-federasi serikat pekerja yang bernaung dalam konfederasi SPSI (Kalibata - red).



Ralf Peter kaget, begitu Sekretaris Jendral DPP K.SPSI Drs.H.Serta Ginting menyodorkan klipping surat kabar yang berisi berita ILO hanya mengakui K.SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea. “ Tidak benar itu” bantah Peter yang diterjemahkan Helmi Salim. “ Selama ini ILO di Geneva menganggap inilah kerjasama paling baik antara ILO dengan K.SPSI pimpinan Syukur Sarto”, tambah Ralf Peter.



Sebelumnya, selain Sekjen K.SPSI Drs.H. Serta Ginting, memang anggota pengurus harian DPP maupun anggota MPO K.SPSI seperti meminta pertanggu-jawaban ILO yang dinilai bermuka dua dalam berhadapan dengan Konfederasi SPSI yang di pimpin Drs.H.Syukur Sarto, sebagai satu-satunya organisasi pekerja terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973.



Ketua DPP K.SPSI Kasiran,SH menyambut baik dan berterimakasih atas kehadiran Ralf Peter, Chief Technical Advisor ILO Geneva yang membuktikan adanya kepedulian ILO terhadap K.SPSI yang di pimpin Drs.H.Syukur Sarto seerta terhadap kaum pekerja Indonesia pada umumnya. Selain Kasiran juga mengapresiasi rencana kerjasama yang ditawarkan ILO untuk melakuklan pelatihan bagi anggota-anggota K.SPSI. Di informasikan oleh Kasiran, sebagian besar penduduk Indonesia 60 persen lulusan sekolah dasar, sangat besar kemungkinan akan sulit mendapat job atau pekerjaan. Yang lulus sarjana job belum siap pakai. Karena itu Kasiran atas nama DPP K.SPSI gembira apabila program pelatihan yang di tawarkan ILO dapat segera direalisir – harap Kasiran.



Gatot dari Federasi SP Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK) menyatakan kepada Ralf Peter, sebenarnya Indonesia mampu mengatasi dampak krisis global meskipun beberapa jenis pekerjaan terkena dampak krisis global. Dalam persaingan bebas, Gatot juga menyebut kemungkinan terjadinya terjadinya tenaga kerja murah dan seharusnya yang terjadi di negeri ini tenaga-tenaga kerja asing gajinya tidak lebih tinggi dari tenaga-tenaga kerja Indonesia. Dalam pertemuan yang mengindikasikan terjalinnya rasa persaudaraan itu hadir dan ikut memberi masukan kepada ILO antara lain, Haji Harun anggota MPO DPP K.SPSI, dari FSP TSK, Mulyono dari FSP Logam Elektro dan Mesin (LEM), Andi Saputra dari FSP Bangunan Pekerjaan Umum.Terlihat juga hadir Yenni Amir pengurus harian DPP K.SPSI, Oris anggota MPO K.SPSI dari FSP Pariwisata, Masfendi anggota MPO K.SPSi ketua umum Federasi Serekat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F>Serikat Pewarta), Samiri Sanja sekjen PP FSP Pariwisata, Ny.Haria juga dari FSP Pariwisata, Karim dari FSDP Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes).



Sekretaris Jendral K.SPSI Drs.H.Serta Ginting,dalam sambutannya menjelaskan, “Saya rasa apa yang direncanakan ILO dalam bentuk proyek pelatihan di sambut hangat oleh K.SPSI. Di Indonesia banyak terjadi PHK. Karena itu proyek ini sangat berguna. Ada kegiatan belajar dan riset. Kita akan tahu, di mana kekurannya, yang lemah di bidang keorganisasian. Itu yang perlu di training lebih dulu atau mereka-merka yang terkenang PHK.



Kalau bisa, lanjut Ginting, proyek ini jangan hanya di tingkat pusat, tapi sampai ke bawah, kekota-kota, kalau perlu sampai ke desa dan basis-basis di pabrik. Jadi nantinya pelaksanaannya, lain di pusat lain di provinsi.



Atas desakan para poeserta pertemuan bagaimana sikap ILO Geneva yang sebenarnya terhadap K.SPSI karena ada yang mengaku-aku sebagai K.SPSI yang sah di pimpin Jacob Nuwa Wea, Ralf Peter secara tegas menjawa, “kami dari Geneva datang kemari (K.SPSI pimpinan SS,red) untuk bekerja sama dengan anda, K.SPSI pimpinan Syukur Sarto. Kami tidak dalam kapasitas memutuskan mana yang sah dan tidak. Tapi kami datang untuk kerja sama dengan anda, memperkenalkan proyek pelatihan dan mengajak anda untuk membuat kebijakan dan mengorganisir pelatihan” – papar Ralf Peter.



Mendengar pernyataan resmi Ralf Peter yang mewakili ILO Geneva, peserta pertemuan merasa lega. “Kita tunggu realisasinya saja. Jangan di sini ngomong seperti itu, nanti di tempat lain ( di kelompok JNW,red) ngomongnya lain lagi sehingga hal itu langsung di politisir melalui media oleh kelompok Jacob, seolah-olah ILO hanya mengakui kelompok Jacob. Itu kan tidak benar dan namanya menebar kebohongan publik. Jangan ada kesan Ilo bermuka dua dalam memandang SPSI” – bisik Oris kepada wartawan Aksiburuh yang duduk di sebelahnya.



Pertemuan ILO dengan K.SPSI yang bermarkas di jalan Raya Kalibata itu membuktikan betapa akrabnya hubungan ILO dengan K.SPSI yang berdisi sejak 1973 pimpinan Drs.H.Syukur Sarto. Ralf Peter juga berjanji “akan kontak dengan ILO Jakarta untuk menjelaskan apa-apa yang terpublikasikan olek kelompok Jacob Nuwa Wea di beberapa media seakan-akan, ILO hanya mengakui K.SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea dan tidak mengakui K.SPSI pimpinan Drs.Syukur Sarto, adalah tidak benar”. Klipping surat kabar yang berisikan tebaran kebohongan publik yang memberitakan ILO hanya mengakui kelompok Jacob, di bawa oleh Ralf Peter bukan hanya akan ditunjukkan kepada ILO Jakarta, tapi juga akan di bahas di Geneva. “ Sebelum saya datang ke Kalibata ini, saya juga telah bertemu dan konsultasi dengan ILO Jakarta” – katanya menjelang di tutupnya pertemuan itu * (tim PP/rat)
sumber http://parahyangan.propeluang.com/index.php?tabloid=16&idb=73

Jumat, 20 November 2009

KSPSI

ILO Harapkan KSPSI Segera Berkonsolidasi
JAKARTA, (PR).-
Organisasi Buruh Sedunia (International Labour Organization/ILO) Asia Timur mengharapkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) segera melakukan konsolidasi, pascaberakhirnya konflik internal. Dengan demikian, organisasi pekerja ini akan mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang utuh dan kuat seperti dulu.
"KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani semua pihak," kata Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, Mathias Tambing kepada wartawan seusai memimpin pertemuan dengan Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur, di Jakarta, Sabtu (24/10) lalu.
Keseriusan ILO, kata Mathias, ditunjukkan dengan akan disertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO. Bahkan, ILO menyanggupi memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.
"Sikap ILO jelas menunjukkan dukungannya kepada kita," kata Mathias.
Mathias menyayangkan sikap Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno tidak tegas dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI. "Pemerintah sepertinya mengambangkan masalah ini, bahkan bersikap mendua. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerja sama tripartit nasional -- salah satunya dari unsur KSPSI -- tidak dapat berjalan mulus," katanya.
Menakertrans yang baru Muhaimin Iskandar, diharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.
Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur Shigeru Wada mengakui, selain KSPSI, ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Wada, ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan ketiga konfederasi serikat buruh di Indonesia. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan, KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai. (A-78) ***
Penulis:
Back

© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung
sumber PIKIRAN RAKYAT - DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT
• Sabtu, 21 November 2009
• |
• PR Online
• Home
• Pikiran Rakyat Cetak
• |


E-PAPER
•
RUBRIK
• UTAMA
• JAWA BARAT
• DALAM NEGERI
• EKONOMI & KEUANGAN
• PENDIDIKAN
• OLAH RAGA
• OPINI
• PARIWISATA
• GEMA HAJI
• FEATURES
• KOTA BANDUNG
• KOTA CIMAHI
• KABUPATEN BANDUNG
• KAB. BANDUNG BARAT
• POLITIK
SUB RUBRIK
• APA & SIAPA
• BERITA KELUARGA
• CANGKURILEUNG
• CIHANJUANG
• FORUM GURU
• GEMA GEREJA
• INFO KITA
• SANGKURIANG
• SEKILAS DAERAH
• SEKILAS DALAM NEGERI
• SEKILAS EKONOMI
• SEKILAS OLAH RAGA
• SEKILAS PENDIDIKAN
• SI JALAK HARUPAT
• SORA BALAREA
• SURAT PEMBACA
• TAJUK RENCANA
ARSIP
• BEKASI RAYA
• BELIA
• CAKRAWALA
• GELORA
• GEULIS
• KAMPUS
• KHAZANAH
• OTOKIR
• PAKUAN
• PE ER KECIL
• PIKIRAN RAKYAT
• SELISIK
• TEROPONG
OLE-OLE
lemah
Sosialisasi pengobatan penyakit kaki gajah dinilai lemah.
- Kerja setengah hati, hasilnya pun asal jadi.
si kabayan
CUACA BANDUNG
Utara Timur Selatan Barat Tengah






Sumber: BMG Bandung
JADWAL SHOLAT
Bandung & Sekitarnya
Subuh 04:00 WIB
Zuhur 11:37 WIB
Asar 15:00 WIB
Magrib 17:51 WIB
Isya 19:05 WIB
TUNGGU DULU
DI tengah krisis pangan dan ekonomi yang menerpa Korea Utara, pemerintah negeri ini justru sempat-sempatnya menyerukan rakyatnya untuk menjaga kerapian rambut. Seruan itu ditulis "Rodong Sinmun", surat kabar milik partai berkuasa di Korut. Dituliskan, kaum pria harus menjaga agar rambut tetap pendek, dan kaum wanita harus mengikat rambut mereka. Bagi pria, rambut pendek terlihat elegan, rapi, berambisi, dan penuh gairah. Sementara itu, wanita disarankan mengikat rambut karena rambut tergerai dinilai tak sesuai dengan era revolusioner. (Dtc)***
ILO Harapkan KSPSI Segera Berkonsolidasi
JAKARTA, (PR).-
Organisasi Buruh Sedunia (International Labour Organization/ILO) Asia Timur mengharapkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) segera melakukan konsolidasi, pascaberakhirnya konflik internal. Dengan demikian, organisasi pekerja ini akan mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang utuh dan kuat seperti dulu.
"KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani semua pihak," kata Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, Mathias Tambing kepada wartawan seusai memimpin pertemuan dengan Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur, di Jakarta, Sabtu (24/10) lalu.
Keseriusan ILO, kata Mathias, ditunjukkan dengan akan disertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO. Bahkan, ILO menyanggupi memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.
"Sikap ILO jelas menunjukkan dukungannya kepada kita," kata Mathias.
Mathias menyayangkan sikap Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno tidak tegas dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI. "Pemerintah sepertinya mengambangkan masalah ini, bahkan bersikap mendua. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerja sama tripartit nasional -- salah satunya dari unsur KSPSI -- tidak dapat berjalan mulus," katanya.
Menakertrans yang baru Muhaimin Iskandar, diharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.
Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur Shigeru Wada mengakui, selain KSPSI, ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Wada, ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan ketiga konfederasi serikat buruh di Indonesia. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan, KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai. (A-78) ***
Penulis:
Back

© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung
Sumber http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=106377

Mana KSPSI

ILO Minta KSPSI Konsolidasi
Oktober 26, 2009 - 13:27
Kategori Berita Terkini
JAKARTA (Pos Kota) - International Labour Organization (ILO) meminta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk melakukan konsolidasi internal sebagai upaya mengembangkan organisasi dan pendidikan pekerja anggotanya.

Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur menyatakan KSPSI sebagai organisasi pekerja perlu segera mencari solusi terbaik agar kesan masih adanya masalah internal organisasi dapat hilang secepatnya

“ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan konfederasi serikat pekerja di Indonesia, tapi fakta sejarah yang menunjukkan KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai,” ujarnya pada pertemuan dengan pengurus KSPSI pimpinan Jacob NUwa Wea, kemarin.

Menurut Wada, ILO mengakui adanya tiga konfederasi besar di Indonesia, yakni KSPSI, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia).

Data Depnakertrans menyebutkan kini KSPSI mencakup 16 federasi, 6.779 unit kerja atau basis dengan jumlah lebih dari 1,6 juta orang, sedangkan KSPI mencakup tujuh federasi, 973 unit kerja dan jumlah anggota 458.345 orang.

Wakil Ketua Umum KSPSI Mathias Tambing menilai kedatangan Utusan ILO Asia Timur di Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan DPP KSPSI secara tidak langsung mengakui keabsahan KSPSI pimpinan Jacob Nua Wea.

Bahkan, lanjutnya, ILO mengharapkan KSPSI segera melakukan konsolidasi, sehingga mampu berkembang kembali menjadi organisasi pekerja yang utuh dan kuat seperti dulu.

Menurut Mathias, keseriusan ILO ditunjukkan dengan diikutsertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan organisasi internasional itu.

“ILO juga menyanggupi untuk memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya,” tukasnya.

Dia menambahkan KSPSI menyayangkan sikap Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era kepemimpinan Erman Suparno dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI, karena dinilai mendua.

Kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mathias berharap agar dapat bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh, serta dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh segera utuh kembali,” katanya.(tri/B)
sumber http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/26/ilo-minta-kspsi-konsolidasi

KSPSI Kalibata

ILO Adakan Pertemuan dengan KSPSI Jacob
Sabtu, 24 Oktober 2009 22:32 WIB | Peristiwa | Naker | Dibaca 502 kali
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan International Labour Organization (ILO) Asia Timur di Jakarta mengadakan pertemuan dengan DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Jacob Nuwa Wea, Sabtu.

Siaran pers KSPSI di Jakarta, Sabtu, menyebutkan ILO mengharapkan KSPSI segera melakukan konsolidasi, sehingga mampu berkembang kembali menjadi organisasi pekerja yang utuh dan kuat seperti dulu.

KSPSI saat ini terpecah menjadi dua kepengurusan, yalni KSPSI Jacob Nuwa Wea dan KSPSI Sjukur Sarto.

Mathias Tambing, Wakil Ketua Umum KSPSI Jacob, mengatakan KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani oleh semua pihak.

Tamu dari ILO itu dipimpin oleh Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur di Jakarta.

Menurut Mathias Tambing, ILO berharap KSPSI secepatnya bekerja agar mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang kuat.

"Kalau terkesan masih ada masalah internal, hendaknya segera dicarikan solusi terbaik, sehingga KSPSI mampu tampil sebagai organisai yang disegani semua pihak," kata Tambing.

Keseriusan ILO itu, menurut dia, karena akan diikutsertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO.

"Bahkan ILO juga menyanggupi untuk memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.

Sikap ILO itu dinilai sebagai dukungannya kepada KSPSI Jacob.

Terkait dengan itu, Mathias menyayangkan tidak tegasnya Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI.

"Pemerintah saat itu dinilai mengambangkan konflik kepengurusan serikat pekerja terbesar di Indonesia itu. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerjasama tripartit nasional -salah satunya dari unsur KSPSI- tidak dapat berjalan mulus.

Kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, Tambing mengharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.

Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur itu, kata Tambing, mengakui memang ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Namun umumnya kalangan buruh lebih mengenal kepengurusan KSPSI yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan," katanya.

Mengutip Wada, Tambing mengatakan ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan tiga konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia saat ini. (*)
COPYRIGHT © 2009

sumber http://www.antaranews.com/berita/1256398346/ilo-adakan-pertemuan-dengan-kspsi-jacob
Pertemuan KSPSI Kalibata dengan ILO Jakarta bahwa ILO tidak melakukan pernyataan tertulis tapi hanya permainan redaksi media cetak.

Kamis, 19 November 2009

Syukur Sarto

Indonesians in Focus: Syukur Sarto
By Wombat | April 14th, 2006 | No Comments
Syukur Sarto does not cut an imposing figure, but his unassuming nature belies his popularity among fellow workers and his ability to rally people behind a cause. Syukur was the figure behind the huge nationwide workers’ protest on April 5, which succeeded in pressuring the government to delay the controversial revision of the 2003 Labor Law. Ridwan Max Sijabat discusses this unassuming man.

After the protest, President Susilo Bambang Yudhoyono ordered his subordinates to set up a tripartite team comprising government officials, workers and employers to review the revision that would have brought great losses to workers had it taken effect.
Syukur, an executive with the Federation of the All-Indonesian Workers Union (KSPSI), who played a shadow role behind the rallies, said, however that the workers should be credited for the successful protests. “I am proud of the workers’ loyalty and solidarity. That made the day-long rallies effective,” he said during an interview on the weekend.
The labor rally, he recalled, was organized within hours during a meeting in Cimahi, Bandung, one day before D-day. Coordination was made possible through text messages nationwide. Almost all unionists in the provinces and regencies on the two major islands replied with a spontaneous “Yes” when asked to take to the streets to protest the law revision.
“The instruction on the rallies flew freely and very fast with the forwarded SMS,” he said. Syukur led the demo in Jakarta and brought with him nine other field coordinators to meet Vice President Jusuf Kalla to demand that the law revision be shelved.
Upset with Kalla’s response in the dialog, he warned the Vice President, who is also a former businessman, that if the demand was not met, the protest that had paralyzed business would continue until Labor Day (May 1). However, he, along with other unionists expressed appreciation that President Susilo Bambang Yudhoyono had heeded workers’ objections to the planned revision in a dialog with employers at the State Palace last Friday.
“Considering the possible political cost that he would pay, the President is expected to postpone the planned revision,” he said.
Syukur said he had no special strategy in mobilizing so many workers for the protest in many cities nationwide. The huge turn out was because the labor law revision had disappointed workers, he asserted.
Talking about himself, he said he could not remember how many labor demonstrations he had led so far but that the first was the 1974 anti-Japan Malari demonstration in Jakarta. More recently, he had led labor rallies to fight for workers’ rights during the Labor Law deliberation in 2002 and 2003. “As long as we are serious, our instructions will be accepted by workers,” he said.
Syukur, also chairman of the KSPSI’s Federation of Construction and Public Works Trade Union (SPBPU), said he had nothing to lose and he had never given up fighting for workers’ interests. “I am accustomed to living in poverty but I won’t allow the poor to be deceived and oppressed or deprived of their rights. Workers are one of the vulnerable groups in the country that face injustice in the workplace. We are treated as tools in the production process as indicated in the bill which allows free entry of foreign workers, outsourcing in all units and sectors and indefinite contract-based employment and a cut in severance pay and service payments for dismissed workers. We have been the object of manipulation and oppression as shown by the pro-market economic policy reflected in the Labor Law’s draft revision,” he said.
He said workers and labor unions would have no objection to the law revision if they had job security and healthcare benefits and dismissed workers were assured of payments under social security programs.
He acknowledged that he was antiestablishment and has never manipulated workers to fight for personal and political interests. “Sometimes I put on the same clothes during a week-long tour in the regions and sleep in tents with construction workers. I feel glad to share the good and the bad experiences with low-income workers,” he said.
Syukur, who spends a bigger part of his time at KSPSI headquarters in Pasar Minggu, South Jakarta and makes field tours of construction works in regions nationwide, has frequently met protests from his wife and his four children because he rarely spends time with them.
He is proud of his four children, however, because they were active in student movements at university and the labor movement in their workplaces. “Such activities make them mature psychologically and develops strong leadership qualities,” he said.
Syukur, who was born in the Central Java town of Purworedjo on Nov. 25, 1950, has been running a photocopy business to support his family after he quit his job at state firm PT Pembangunan Jaya. His wife and children also help him run the business.
He also underwent a number of training programs both at home and overseas and attended many international seminars which have deepened his knowledge and skills in the labor union movement. He has been a member of KSPSI’s training team to coach younger unionists in the regions.
“My former guru is the former KSPSI secretary-general Adolf Rachman from whom I learned so much about the labor movement,” he said, adding that he learned a lot about politics from Suhardiman, the former chairman of the Golkar Party-affiliated SOKSI mass organization.
Although he is also a businessman and a member of the board of commissioners in two private companies, he does not like Indonesian businessmen, whom he describes as stylish and indulgent.
Unlike foreign investors, most Indonesian businessmen seek prestige and glamor.
“Local businessmen like to show off their wealth and live the ‘platinum’ life. They wear platinum accessories and drive luxury cars while their workers are still living in poverty. Why can’t we learn from Japanese businessmen who usually lead a simple life and treat their workers as partners in efforts to make achievements in their business?” he said.
Sumber http://www.planetmole.org/daily/indonesians-in-focus-syukur-sarto.html

SPSI Bentrok

DUA KUBU SPSI BENTROK, LALU LINTAS MACAT

Dua kubu konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kemarin bentrok memperebutkan kantor sekretariat di Jalan Gatot subroto.
Akibat aksi ribuan massa yang memperebutkan Kantor Sekretariat SPSI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumut itu,kemacetan lalu lintas terjadi sekitar sejam sejak pukul 11.00 WIB. Kedua kubu yang bertikai yakni SPSI versi Jacob Nuawawea dan kubu SPSI Syukur Sarto itu sempat terlibat saling lempar batu sebelum lima kompi personel kepolisian tiba di lokasi.
Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Kubu SPSI pimpinan Yacob Nuwawea datang memakai tanda lencana merah.Mereka bergerak dari Lapangan Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB menuju Kantor Sekretariat SPSI Sumut, Jalan Gatot Subroto No 181. Sesampainya di Bundaran Majestyk, mereka langsung diadang massa kubu SPSI Syukur Sarto yang mengenakan seragam biru dan bergerak dari kantor sekretariat.
Saling lempar batu itu sempat menakutkan warga sehingga seluruh pemilik toko menutup rukonya.Tak berapa lama, lima kompi kepolisian dari Polda Sumut dan Poltabes Medan berusaha menenangkan kedua kelompok massa. Karena mendapat rintangan, kubu SPSI Syukur Sarto kembali ke sekretariat, sedangkan kubu Yacob Nuwawea tetap bertahan di tempat.
Hampir dua jam kubu SPSI Yakob Nuwawea tidak mau bubar.Mereka tetap bersikeras ingin mengambil alih kantor sekretariat yang dijaga ratusan anggota SPSI kubu Syukur Sarto. Kedua kubu juga berkumpul di depan ruko saat hujan kemarin. ’’Kamilah SPSI yang sah. Kami tidak akan mundur sebelum kantor tersebut kami ambil alih atau polisi harus men-stanvas-kan kantor tersebut hingga ada kejelasan hukum,” ujar juru bicara SPSI versi Jacob Nuwawea M Syahrul.
Syahrul menambahkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sah adalah Yacob Nuwawea.DPP SPSI juga menetapkan Ahmad Raja Nasution sebagai Ketua DPD SPSI Sumut pada Kongres VII SPSI di Bogor 17–20 Februari lalu. Sementara itu,Ketua DPD SPSI Sumut pimpinan Syukur Sarto, H Mukhyr Hasan Hasibuan menyatakan,mereka akan mempertahankan kantor tersebut karena merekalah SPSI yang sah sesuai musyawarah nasional.
’’Kami sudah dari 1974 di sini.Ya,kami akan mempertahankan kantor ini karena kamilah SPSI yang sah,” ujarnya. Mukhyr menambahkan, dia ditetapkan sebagai Ketua SPSI Sumut pada 22 Desember 2007 di Jakarta oleh Syukur Sarto. Atas negosiasi pihak kepolisian, kubu SPSI Yakub Nuwawea membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB, sedangkan SPSI Syukur Sarto tetap di sekretariat.
Pejabat Sementara (Pjs) Dir Intel Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Baharuddin Djafar menyatakan,mereka meminta kedua pihak saling menahan diri hingga proses hukum menentukan siapa yang sah. Siapa yang berhak menduduki kantor tersebut harus ditempuh melalui jalur hukum karena mereka sama-sama SPSI.
’’Mereka mengerti dan membubarkan diri,” ujar Baharuddin yang juga Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut tersebut. Kerusuhan ini berawal dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) SPSI di Jakarta, 24–26 Agustus tahun lalu.Saat itu, SPSI terpecah menjadi dua, yakni kubu Yakob Nuwawea dan kubu Syukur Sarto. Yakub Nuwawea akhirnya mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) dengan nama yang sama yakni SPSI. Namun, jumlah kapas dalam logo SPSI Yakub Nuwawea berbeda dengan SPSI yang lama. ’’Inilah yang merembes ke Sumut, tetapi kami tidak memandang hal itu. Kami meminta kedua kubu menempuh jalur hukum,”ujar Baharuddin. Mengenai kemungkinan akan terjadi kerusuhan,kepolisian tetap memantau situasi di kawasan Kantor Sekretariat SPSI. Baharuddin optimistis kubu Yakub Nuwawea tidak akan menempuh kekerasan seperti kemarin untuk merebut sekretariat.
Sumber http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=1035