Minggu, 21 Maret 2010
Kamis, 21 Januari 2010
FLEXI SPSI
Bandung, 18 Januari 2010 - TELKOM Flexi melempar produk baru kepada komunitas pekerja yang diberi label Flexi SPSI. Flexi SPSI merupakan bundling Kartu Perdana Flexi dan ponsel CDMA. Flexi juga menyediakan berbagai konten menarik seputar ketenagakerjaan dalam bundling tersebut, antara lain informasi upah minimum, cara penyelasian peselisihan, Jamsosteknas, TKI, perundang-undangan dan bursa kerja. Selain itu juga tersedia Konten Siraman Rohani, Kios Novel dan Kios Musik.
Peluncuran Flexi SPSI ini menjawab kebutuhan komunikasi dan informasi komunitas pekerja di Indonesia khususnya yang tergabung dalam Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Peluncuran Flexi SPSI dilakukan oleh Direktur Utama TELKOM Rinaldy Firmansyah didampingi oleh Executive General Manager TELKOM Flexi Triyana Mulyatsa pada Hari Kamis, 14 Januari 2010 di Aula Grand Mangku putra Hotel, Colegon, Banten. Peluncuran disaksikan oleh Ketua SPSi H Syukur Sarto, perwakilan Gubenur Banten serta lebih dari 800 anggota SPSI.
Syukur Sarto mengatakan bahwa saat ini SPSI memiliki lebih kurang 3,9 juta anggota aktif dari 5 juta anggota terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya menjalin kemitraan dengan TELKOM Flexi yang memiliki jangkauan luas di 320 kota di Indonesia, tarif komunikasi yang relatif terjangkau dan kualitas yang terjamin.
Menanggapi pernyataan Syukur Sarto, Rinaldi mengatakan bahwa dengan menggandeng TELKOM Flexi sebagai mitra, secara tidak langsung SPSI mendukung Program 100% Cinta Indonesia serta membantu bisnis operator milik negeri sendiri. Nantinya pendapatan yang dihasilkan dari kerjasama ini akan kembali ke Tanah Air dan digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan diserahkan ke bangsa lain.
SUMBER http://www.telkom.co.id/pojok-media/berita-telkom/flexi-luncurkan-ponsel-dengan-konten-ketenagakerjaan.html
Peluncuran Flexi SPSI ini menjawab kebutuhan komunikasi dan informasi komunitas pekerja di Indonesia khususnya yang tergabung dalam Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Peluncuran Flexi SPSI dilakukan oleh Direktur Utama TELKOM Rinaldy Firmansyah didampingi oleh Executive General Manager TELKOM Flexi Triyana Mulyatsa pada Hari Kamis, 14 Januari 2010 di Aula Grand Mangku putra Hotel, Colegon, Banten. Peluncuran disaksikan oleh Ketua SPSi H Syukur Sarto, perwakilan Gubenur Banten serta lebih dari 800 anggota SPSI.
Syukur Sarto mengatakan bahwa saat ini SPSI memiliki lebih kurang 3,9 juta anggota aktif dari 5 juta anggota terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya menjalin kemitraan dengan TELKOM Flexi yang memiliki jangkauan luas di 320 kota di Indonesia, tarif komunikasi yang relatif terjangkau dan kualitas yang terjamin.
Menanggapi pernyataan Syukur Sarto, Rinaldi mengatakan bahwa dengan menggandeng TELKOM Flexi sebagai mitra, secara tidak langsung SPSI mendukung Program 100% Cinta Indonesia serta membantu bisnis operator milik negeri sendiri. Nantinya pendapatan yang dihasilkan dari kerjasama ini akan kembali ke Tanah Air dan digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan diserahkan ke bangsa lain.
SUMBER http://www.telkom.co.id/pojok-media/berita-telkom/flexi-luncurkan-ponsel-dengan-konten-ketenagakerjaan.html
Senin, 18 Januari 2010
Mari kita belajar dari pengalaman
PPPI Partainya Basis Pengusaha dan Pekerja
DEKLARATOR sekaligus Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Daniel Hutapea, kembali mempersiapkan kader-kadernya dalam rangka konsolidasi Partai PPPI guna mengembangkan serta membangun Partai PPPI kedepan untuk teguh pada komitmennya menselaraskan aspirasi pengusaha dan pekerja untuk mengerakkan perekonmian nasional.
Disamping sebagai jawaban akan hadirnya partai politik yang benar-benar mampu menumbuhkan kepercayaan pengusaha namun juga mampu menampung aspirasi pekerja. Dimana sinerji yang baik antara pengusaha dengan pekerja, tak saja menciptakan iklim investasi yang kondusif tapi juga menjadi sumbangsih terbesar pada kekuatan dan kemandirian ekonomi bangsa.
Oleh karenanya dengan kesiapan 80% di tingkat propinsi, 60% di tingkat Kabupaten/Kota, dan 30% kuota untuk perempuan sesuai UU Politik 2007 (per Desember 2007) adalah sebagai contoh Ketua DPD PPPI DKI Jakarta, seorang pengusaha sekaligus salah seorang Ketua Iwapi. Bahkan Bendaharanya salah seorang Miss Indonesia asal Lampung. Boleh dibilang Jakarta akan dikuasai oleh Srikandi-Srikandi dari organisasi-organisasi wanita. Begitu pula dari DPD Lampung, Ketuanya seorang pengusaha wanita. Tak heran bila sejumlah organisasi pengusaha serta serikat pekerja menyatakan komitmennya untuk berjuang dan membesarkan bersama Partai PPPI.
Sebut saja beberapa organisasi pengusaha dan serikat pekerja seperti Gapensi, Kadin, Aspanji, Iwapi, Kowani, PHRI, Hipmi, Apindo, Organda, REI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Pos Indonesia, Serikat Pekerja Asuransi serta Serikat-Serikat Pekerja yang tak bisa disebutkan satu per satu.
Eksistensi Partai PPPI hingga kini berdasarkan Akte Pendirian Nomor 3/Tgl 12-12 2002 (Notaris H.Dana Sasmita SH, red), SK Menteri Kehakiman Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik Nomor M.UM 06.08-15 (16 Januari 2003, red) dan SK Menteri Kehakiman Pendaftaran Hak Cipta Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, Nomor 025510 (12 Maret 2003, red).
Partai PPPI dilahirkan bukan untuk kepentingan deklarator tapi untuk kepentingan pengusaha dan pekerja, khususnya di daerah-daerah, para gubernur, walikota juga bupati-bupati. Dan peran serta daerah, putera-puteri daerah di Partai PPPI diyakini mampu sebagai motivator dan solusi bagi kebuntuan selama ini.
Partai PPPI, partai politik yang tepat bagi para pengusaha dan para pekerja untuk saling duduk bersama, menentukan masa depan, selain bersama-sama pula memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerja itu sendiri.
Dengan kata lain lahirnya partai ini menjembatani aspirasi para pekerja kepada para pengusaha sehingga tercipta iklim yang dinamis, kesejahteraan para keluarga pekerja dapat di jamin.
Lahirlah win-win solutions antara pengusaha dan pekerja. Keuntungan dari kedua belah pihak pun dapat diperoleh. Kesejahteraan bangsa ini pun dapat diraih. Tak ada lagi aset-aset Negara yang harus tergadaikan pada bangsa lain alih-alih demi kesejahteraan rakyat .
Partai PPPI telah di daftarkan ke Departemen Kehakiman sebagai kesiapan Pemilu 2009 nanti. Pengurusnya partai ini merupakan gabungan dari berbagai asosiasi, terdiri dari mantan pengurus dan juga sebagian besar masih aktif di organisasinya seperti Kadin, Hipmi, Iwapi, Organda, Gapensi, Apindo, REI, Serikat-serikat Pekerja dan sebagainya. Sementara kepengurusanya di tingkat kecamatan pun mensinerjikan antara kekuatan para pengusaha menengah, kecil serta mikro seperti pedagang rokok, pedagang warteg, pengusaha tempe, tahu dan militansinya para pekerja di sektor formal serta informal.
Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Daerah selalu bervariasi. Ketua Umumnya dari Pengusaha sementara Sekjen-nya dari Serikat Pekerja Pos Indonesia, Komposisi demikian, komposisi saling mengisi sehingga diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha, pekerja dan para profesional. Sehingga tidak ada lagi buruh demo ke perusahan karena pengusaha dan pekerja sudah menentukannya sendiri dan pemerintah tidak turut campur lagi.
Saatnya pengusaha dan pekerja bersatu untuk menyongsong Indonesia bermartabat. Selangkah lagi pengusaha jadi Presiden, selangkah lagi pekerja dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendahnya dengan Presiden yang pengusaha, Pengusaha yang menjadi Presiden. Lantaran antara pengusaha dan pekerja semakin terbuka dan tak perlu lagi ada jurang pemisah yang secara sadar atau tidak sadar kita ciptakan sendiri.
sumber http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/pemilu2009/3PPPI.htm
DEKLARATOR sekaligus Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Daniel Hutapea, kembali mempersiapkan kader-kadernya dalam rangka konsolidasi Partai PPPI guna mengembangkan serta membangun Partai PPPI kedepan untuk teguh pada komitmennya menselaraskan aspirasi pengusaha dan pekerja untuk mengerakkan perekonmian nasional.
Disamping sebagai jawaban akan hadirnya partai politik yang benar-benar mampu menumbuhkan kepercayaan pengusaha namun juga mampu menampung aspirasi pekerja. Dimana sinerji yang baik antara pengusaha dengan pekerja, tak saja menciptakan iklim investasi yang kondusif tapi juga menjadi sumbangsih terbesar pada kekuatan dan kemandirian ekonomi bangsa.
Oleh karenanya dengan kesiapan 80% di tingkat propinsi, 60% di tingkat Kabupaten/Kota, dan 30% kuota untuk perempuan sesuai UU Politik 2007 (per Desember 2007) adalah sebagai contoh Ketua DPD PPPI DKI Jakarta, seorang pengusaha sekaligus salah seorang Ketua Iwapi. Bahkan Bendaharanya salah seorang Miss Indonesia asal Lampung. Boleh dibilang Jakarta akan dikuasai oleh Srikandi-Srikandi dari organisasi-organisasi wanita. Begitu pula dari DPD Lampung, Ketuanya seorang pengusaha wanita. Tak heran bila sejumlah organisasi pengusaha serta serikat pekerja menyatakan komitmennya untuk berjuang dan membesarkan bersama Partai PPPI.
Sebut saja beberapa organisasi pengusaha dan serikat pekerja seperti Gapensi, Kadin, Aspanji, Iwapi, Kowani, PHRI, Hipmi, Apindo, Organda, REI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Pos Indonesia, Serikat Pekerja Asuransi serta Serikat-Serikat Pekerja yang tak bisa disebutkan satu per satu.
Eksistensi Partai PPPI hingga kini berdasarkan Akte Pendirian Nomor 3/Tgl 12-12 2002 (Notaris H.Dana Sasmita SH, red), SK Menteri Kehakiman Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik Nomor M.UM 06.08-15 (16 Januari 2003, red) dan SK Menteri Kehakiman Pendaftaran Hak Cipta Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, Nomor 025510 (12 Maret 2003, red).
Partai PPPI dilahirkan bukan untuk kepentingan deklarator tapi untuk kepentingan pengusaha dan pekerja, khususnya di daerah-daerah, para gubernur, walikota juga bupati-bupati. Dan peran serta daerah, putera-puteri daerah di Partai PPPI diyakini mampu sebagai motivator dan solusi bagi kebuntuan selama ini.
Partai PPPI, partai politik yang tepat bagi para pengusaha dan para pekerja untuk saling duduk bersama, menentukan masa depan, selain bersama-sama pula memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerja itu sendiri.
Dengan kata lain lahirnya partai ini menjembatani aspirasi para pekerja kepada para pengusaha sehingga tercipta iklim yang dinamis, kesejahteraan para keluarga pekerja dapat di jamin.
Lahirlah win-win solutions antara pengusaha dan pekerja. Keuntungan dari kedua belah pihak pun dapat diperoleh. Kesejahteraan bangsa ini pun dapat diraih. Tak ada lagi aset-aset Negara yang harus tergadaikan pada bangsa lain alih-alih demi kesejahteraan rakyat .
Partai PPPI telah di daftarkan ke Departemen Kehakiman sebagai kesiapan Pemilu 2009 nanti. Pengurusnya partai ini merupakan gabungan dari berbagai asosiasi, terdiri dari mantan pengurus dan juga sebagian besar masih aktif di organisasinya seperti Kadin, Hipmi, Iwapi, Organda, Gapensi, Apindo, REI, Serikat-serikat Pekerja dan sebagainya. Sementara kepengurusanya di tingkat kecamatan pun mensinerjikan antara kekuatan para pengusaha menengah, kecil serta mikro seperti pedagang rokok, pedagang warteg, pengusaha tempe, tahu dan militansinya para pekerja di sektor formal serta informal.
Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Daerah selalu bervariasi. Ketua Umumnya dari Pengusaha sementara Sekjen-nya dari Serikat Pekerja Pos Indonesia, Komposisi demikian, komposisi saling mengisi sehingga diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha, pekerja dan para profesional. Sehingga tidak ada lagi buruh demo ke perusahan karena pengusaha dan pekerja sudah menentukannya sendiri dan pemerintah tidak turut campur lagi.
Saatnya pengusaha dan pekerja bersatu untuk menyongsong Indonesia bermartabat. Selangkah lagi pengusaha jadi Presiden, selangkah lagi pekerja dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendahnya dengan Presiden yang pengusaha, Pengusaha yang menjadi Presiden. Lantaran antara pengusaha dan pekerja semakin terbuka dan tak perlu lagi ada jurang pemisah yang secara sadar atau tidak sadar kita ciptakan sendiri.
sumber http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/pemilu2009/3PPPI.htm
Rabu, 23 Desember 2009
Rabu, 02 Desember 2009
Pengurus MPO KSPSI 2007-2012
Ketua John DP Simamora, Wakil Ketua Drs.H.Asmar Pdman, Wakil Ketua H.Harun Umar Sekretaris Drs.Abdul Hamid, Anggota; Hary Robert, R.E.L. Palandi, M.Satya,SH, Masfendi, Oris Lanamana, Bambang Soeparno, Lilik Nugroho, Tjokro Perdoto, Hery Dwi Cahyo, Drs. H.As'ad, Sibarani, Hardjono
Sabtu, 28 November 2009
Serta Ginting
Drs H Serta Ginting (04)
Konsisten Perjuangkan Nasib Buruh
Humanis dan merakyat. Sifat ini tentu saja sangat mendukung aktivitasnya sebagai politisi yang merakyat dan membumi. Sebagai anggota dewan, ia tak henti-hentinya melihat, mendengar, menyuarakan dan menawarkan solusi pemecahan masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya di bidang ketenagakerjaaan. Kritiknya memang terkadang pedas, tapi tetap didukung argumentasi yang meyakinkan.
Di organisasi SOKSI, Serta Ginting dipercaya sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Di DPR, ia ditempatkan di Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja, Kependudukan, Kesehatan dan Transmigrasi. Posisi yang sangat pas mengingat Serta Ginting selama ini cukup konsisten dalam memperjuangkan nasib pekerja, sejak ia masih mengetuai Federasi SP-Bun PTP Nusantara I-XIV. Komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan nasib dan kesejahteraan pekerja, tak diragukan lagi.
Ini misalnya ketika terjadi ribut-ribut dan munculnya kelompok yang berusaha mengamandemen UU Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu. Sebagai anggota Komisi IX, Ginting sangat pro-aktif untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Sudut pandangnya sudah barang tentu bertolak dari kepentingan pekerja. Ginting memahami kekhawatiran kalangan pimpinan organisasi dan buruh yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Mengapa?
Ternyata draf revisi/amandemen UU hasil godokan pemerintah tersebut dinilai mengandung sejumlah klausul yang merugikan kaum pekerja. Politisi Partai Golkar ini pun sangat menyesalkan sikap pemerintah karena agak lamban membawa draf amandemen ke DPR untuk segera dibahas. Menurut Ginting, jika ini sudah masuk ke DPR tentu pembahasannya akan lebih terarah dan tertib. Debat kusir ala parlemen jalanan dan kemungkinan terjadinya bola liar, atau tindakan anarkhis yang akan merugikan semua pihak, akan bisa dihindari.
Ginting yang pernah jadi ketua SP-Bun PT Perkebunan Nusantara III itu menilai bahwa kelemahan draft amandemen UUK antara lain klausul yang dinilai meruntuhkan moral para pekerja. Para pekerja cenderung diposisikan sekadar buruh dan kuli di negerinya sendiri. “Ini tentu saja sangat bertentangan dengan hakekat dan nilai-nilai reformasi yang digagas oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh kalangan pekerja,” katanya.
Walau baru pada tingkat laporan dan pemaparan oleh kalangan pimpinan organisasi pekerja yang datang ke DPR, Ginting secara spontan mendukung aksi penolakan. Sikap tersebut dinyatakan secara terbuka di hadapan unsur pimpinan serikat buruh dan pekerja yang waktu itu ramai-ramai mendatangi DPR. Ginting juga menyayangkan kenapa klausul seperti itu bisa masuk ke draf amandemen. Padahal, ini hasil penggodokan pemerintah. Ini dinilai sebagai langkah mundur.
Seperti diketahui, protes keras dan keberatan beberapa kalangan organisasi buruh dimaksud antara lain menyangkut jumlah pesangon, hak cuti dan pekerja anak, yang dinilai tidak sesuai. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-Reformasi (SPASI Reformasi) menolak dibahasnya amandemen ini oleh Komisi IX. Sejumlah organisasi buruh juga mengambil sikap yang sama. Namun Konfederasi SPSI justru mengambil sikap yang agak berseberangan.
Mereka mengisyaratkan akan menyetujui amandemen, namun menolak draft yang disodorkan pemerintah itu. K-SPSI seperti dikemukakan Wakil ketua Umumnya Drs Syukur Sarto, mengajukan draf baru yang antara lain memuat klausul tentang perlunya iuran pesangon kaum buruh dengan pengelolanya badan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Harus Dihargai
Serta Ginting mengingatkan, pemerintah jangan mengorbankan pekerja atau buruh hanya karena ingin menarik investor. Menurutnya, kita memang membutuhkan investasi. Tapi buruh jangan sampai dirugikan apalagi diposisikan sebagai kuli.
Diingatkannya, perlindungan terhadap pekerja justru akan menjadi daya tarik bagi investor. Khususnya bagi investor dari negara-negara Barat yang selama ini sangat komit dengan hak azasi manusia. Penghargaan atas martabat pekerja justru akan menciptakan iklim yang kondusif, yang pada gilirannya mewujudkan hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha.
Namun jika dari awal saja sudah tercium bibit pertentangan di antara keduanya, iklim dan hubungan harmonis yang diharapkan tidak akan pernah terujud. Yang terjadi justru saling curiga dan disharmoni. Ini bukan saja merugikan kedua belah pihak, tapi juga merugikan negara, tandas Ginting.
Namun di sisi lain, Ginting melihat bahwa usulan atas perlunya iuran pesangon, seperti disodorkan dalam rancangan amandemen UUK tersebut merupakan salah satu perkembangan yang sangat positif dalam upaya menyejahterakan kaum pekerja. Usulan pesangon bisa diterima semua pihak. Pengusaha tak perlu repot lagi menyediakan dana dalam jumlah besar saat perusahaan harus mem-PHK karyawan. Nasib pekerja pun akan tertolong karena masih memiliki hasil simpanan berupa pembayaran iuran pesangon itu sebagai modal usaha, membuka usaha perkebunan, berdagang kecil-kecilan, dan sebagainya. Artinya, mereka tidak akan terlantar walau perusahaan tempat mereka bekerja sudah gulung tikar.
Pola ini, misalnya telah diterapkan di subsektor perkebunan, khususnya di perusahaan perkebunan Negara (PTPN). Begitu karyawan BUMN ini pensiun dan harus keluar dari perusahaan, ia telah memiliki dana yang relatif cukup besar sebagai modal usaha. Dengan demikian, di masa tua, ia tetap berkarya dan tidak sampai membebani pihak lain. Menurut Ginting, pola seperti ini cukup bagus diterapkan guna menjamin hari tua para pekerja.
Serta Ginting sebagai orang yang cukup lama bekerja di perusahaan perkebunan negara, bisa merasakan langsung penderitaan kaum pekerja. Ketika terjadi kisruh ketenagakerjaan di lingkungan PTPN II Tanjung Morawa Medan, yang gejolaknya mengimbas sampai ke Jakarta, ia segera merespon. Ia menghimbau direksi BUMN ini lebih serius mengatasi masalah ini secara internal, bekerjasama dengan SP Bun setempat.
“Saya mengkritik kinerja pengawasan departemen teknis yang saya nilai lemah,” ujarnya mengomentari kasus PTP Nusantara II tersebut. Menurutnya, kasus ini sampai mencuat keluar sebagai akibat lemahnya pengawasan instansi terkait. Kondisi di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang sampai ke Komisi IX. “Laporan hanya enak didengar,” katanya.
Menurut penelusurannya, tuntutan karyawan PTPN II sudah cukup lama dilaporkan ke departemen teknis. Namun instansi yang bersangkutan lamban mengambil sikap, sehingga persoalan ini sempat mengambang dan penyelesaiannya jadi berlarut-larut. Padahal, menurut Ginting, tuntutan para karyawan masih dalam batas yang wajar, normatif. Yakni agar direksi perusahaan negara ini memperhatikan usul perbaikan upah karyawan. Upah dinilai sudah tak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Termasuk di sini masalah keikutsertaan mereka di Jamsostek.
Mestinya, pihak Depnakertrans langsung masuk dan menangani persoalan ini, tandas Ginting. Menurut hasil pengamatannya, pemerintah cenderung lamban untuk bertindak bahkan terkesan mengambangkan masalah. Akibatnya, para pekerja sempat kehilangan kesabaran lalu melakukan unjuk rasa. Celakanya, sejumlah pentolan karyawan akhirnya dipindahkan oleh direksi.
Pemindahan karyawan memang hak direksi. Tapi apakah dengan langkah ini persoalan selesai? Jangan-jangan ini justru memperkeruh suasana, ia mengingatkan.
Duduk Bersama
Bagi Drs H Serta Ginting, masalah pekerja dan pengusaha selalu bisa diselesaikan asalkan jajaran manajemen maupun para karyawan bersedia duduk bersama. “Mereka harus mengedepankan cara-cara persuasif dan akal sehat, serta menjauhkan sikap menang sendiri,” ujarnya.
Masalah tenaga kerja di Indonesia memang makin serius. Jumlah tenaga kerja terus meningkat, rata-rata dua juta orang per tahun. Sementara lapangan kerja yang tersedia hanya 800 ribu hingga 1,2 juta orang. Akibatnya, jumlah penganggur terus membengkak. Tahun 2005, data di Depnaker menyebutkan jumlahnya mencapai 10,8 juta orang (10,26 persen).
Tentang masih minimnya upah karyawan, menurut Ginting, ini terutama akibat masih dominannya posisi pengusaha terhadap pekerja.
Ginting berpendapat, pemerintah memang harus realistis. Perusahaan yang memang betul-betul tidak mampu, jangan dipaksakan untuk membayar gaji sesuai tuntutan karyawan. Tapi kalau perusahaannya mampu, jangan pula dihalangi dengan berlindung di balik UMR.
Ia juga sangat menyayangkan masih adanya perusahaan yang main akal-akal dalam pengangkatan karyawan. UU Tenaga Kerja mengharuskan pengusaha mengangkat seorang menjadi karyawan setelah dikontrak selama 3 bulan. Untuk mengakalinya biasanya perusahaan membuat kontrak baru. Ini tak bisa dibiarkan, karena sangat merugikan para pekerja, tandas mantan Wakil Ketua DPRD Sumut ini.
Pada bagian lain, Serta Ginting sangat mendukung program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya, ia meminta agar martabat pekerja benar-benar dihargai. Mereka adalah pahlawan devisa dan itu jangan hanya slogan. Untuk itu, menurut mantan Humas PT Perkebunan Nusantara III itu, prosedur dan birokrasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus disederhanakan. Jangan justru memberatkan mereka dengan prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit.
Menurut Ginting, yang juga anggota Panitia Anggaran DPR itu, dalam kasus tertentu, kondisi ini sepertinya disengaja guna memberi kesempatan kepada para calo untuk memeras tenaga kerja. Jika prosedur dan mekanismenya dibenahi, menurut hitungannya, biaya yang harus dikeluarkan bisa ditekan serendah mungkin. Ke Malaysia misalnya, cukup dengan modal Rp 2 juta. “Namun yang kita tahu biaya keberangkatan bisa mencapai dua kali lipat dari itu, “ tandasnya.
Mantan Ketua Federasi Serikat Perkebunan (SP-Bun) itu juga sangat menyesalkan kenapa masalah tenaga kerja kita di Malaysia selalu berulang. Kalau dari dulu ini diurus dengan baik dan benar, kasus ini tidak akan terulang dan menguras energi bangsa ini.
Ia juga mengingatkan pemerintah, agar tetap bijaksana dalam mengatasi TKI ilegal. Petugas pemerintahlah yang harus jemput bola dengan mendatangi tempat kasus, misalnya di Malaysia. Kalau TKI yang dianggap ilegal tersebut harus datang ke Indonesia baru diproses, ini akan makan waktu dan sangat merugikan yang bersangkutan, ujarnya.
Ginting juga meminta agar pemecahan masalah TKI tidak pandang bulu. Jangan hanya yang di Malaysia, di Arab Saudi dan negara-negara Teluk juga, TKI sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.
Yang paling mendasar, harus mempermudah, jangan justru mempersulit. Menurutnya ini sangat bertolak belakang dengan sebutan “pahlawan devisa” yang dialamatkan kepada para TKI. Apalah artinya sebutan itu jika di tempat kerja mereka dimaki-maki, dianiaya, dikejar-kejar dan tidak sedikit yang dihukum cambuk oleh aparat.
Yang lebih memilukan lagi, masih banyak TKI yang dikejar-kejar dan ditembaki di tengah laut oleh Tentara Diraja Malaysia. Ini sangat mengusik rasa kebangsaan kita, tandas Ginting, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Depinas SOKSI itu. ► mti-tum
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
sumber
Konsisten Perjuangkan Nasib Buruh
Humanis dan merakyat. Sifat ini tentu saja sangat mendukung aktivitasnya sebagai politisi yang merakyat dan membumi. Sebagai anggota dewan, ia tak henti-hentinya melihat, mendengar, menyuarakan dan menawarkan solusi pemecahan masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya di bidang ketenagakerjaaan. Kritiknya memang terkadang pedas, tapi tetap didukung argumentasi yang meyakinkan.
Di organisasi SOKSI, Serta Ginting dipercaya sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Di DPR, ia ditempatkan di Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja, Kependudukan, Kesehatan dan Transmigrasi. Posisi yang sangat pas mengingat Serta Ginting selama ini cukup konsisten dalam memperjuangkan nasib pekerja, sejak ia masih mengetuai Federasi SP-Bun PTP Nusantara I-XIV. Komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan nasib dan kesejahteraan pekerja, tak diragukan lagi.
Ini misalnya ketika terjadi ribut-ribut dan munculnya kelompok yang berusaha mengamandemen UU Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu. Sebagai anggota Komisi IX, Ginting sangat pro-aktif untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Sudut pandangnya sudah barang tentu bertolak dari kepentingan pekerja. Ginting memahami kekhawatiran kalangan pimpinan organisasi dan buruh yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Mengapa?
Ternyata draf revisi/amandemen UU hasil godokan pemerintah tersebut dinilai mengandung sejumlah klausul yang merugikan kaum pekerja. Politisi Partai Golkar ini pun sangat menyesalkan sikap pemerintah karena agak lamban membawa draf amandemen ke DPR untuk segera dibahas. Menurut Ginting, jika ini sudah masuk ke DPR tentu pembahasannya akan lebih terarah dan tertib. Debat kusir ala parlemen jalanan dan kemungkinan terjadinya bola liar, atau tindakan anarkhis yang akan merugikan semua pihak, akan bisa dihindari.
Ginting yang pernah jadi ketua SP-Bun PT Perkebunan Nusantara III itu menilai bahwa kelemahan draft amandemen UUK antara lain klausul yang dinilai meruntuhkan moral para pekerja. Para pekerja cenderung diposisikan sekadar buruh dan kuli di negerinya sendiri. “Ini tentu saja sangat bertentangan dengan hakekat dan nilai-nilai reformasi yang digagas oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh kalangan pekerja,” katanya.
Walau baru pada tingkat laporan dan pemaparan oleh kalangan pimpinan organisasi pekerja yang datang ke DPR, Ginting secara spontan mendukung aksi penolakan. Sikap tersebut dinyatakan secara terbuka di hadapan unsur pimpinan serikat buruh dan pekerja yang waktu itu ramai-ramai mendatangi DPR. Ginting juga menyayangkan kenapa klausul seperti itu bisa masuk ke draf amandemen. Padahal, ini hasil penggodokan pemerintah. Ini dinilai sebagai langkah mundur.
Seperti diketahui, protes keras dan keberatan beberapa kalangan organisasi buruh dimaksud antara lain menyangkut jumlah pesangon, hak cuti dan pekerja anak, yang dinilai tidak sesuai. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-Reformasi (SPASI Reformasi) menolak dibahasnya amandemen ini oleh Komisi IX. Sejumlah organisasi buruh juga mengambil sikap yang sama. Namun Konfederasi SPSI justru mengambil sikap yang agak berseberangan.
Mereka mengisyaratkan akan menyetujui amandemen, namun menolak draft yang disodorkan pemerintah itu. K-SPSI seperti dikemukakan Wakil ketua Umumnya Drs Syukur Sarto, mengajukan draf baru yang antara lain memuat klausul tentang perlunya iuran pesangon kaum buruh dengan pengelolanya badan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Harus Dihargai
Serta Ginting mengingatkan, pemerintah jangan mengorbankan pekerja atau buruh hanya karena ingin menarik investor. Menurutnya, kita memang membutuhkan investasi. Tapi buruh jangan sampai dirugikan apalagi diposisikan sebagai kuli.
Diingatkannya, perlindungan terhadap pekerja justru akan menjadi daya tarik bagi investor. Khususnya bagi investor dari negara-negara Barat yang selama ini sangat komit dengan hak azasi manusia. Penghargaan atas martabat pekerja justru akan menciptakan iklim yang kondusif, yang pada gilirannya mewujudkan hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha.
Namun jika dari awal saja sudah tercium bibit pertentangan di antara keduanya, iklim dan hubungan harmonis yang diharapkan tidak akan pernah terujud. Yang terjadi justru saling curiga dan disharmoni. Ini bukan saja merugikan kedua belah pihak, tapi juga merugikan negara, tandas Ginting.
Namun di sisi lain, Ginting melihat bahwa usulan atas perlunya iuran pesangon, seperti disodorkan dalam rancangan amandemen UUK tersebut merupakan salah satu perkembangan yang sangat positif dalam upaya menyejahterakan kaum pekerja. Usulan pesangon bisa diterima semua pihak. Pengusaha tak perlu repot lagi menyediakan dana dalam jumlah besar saat perusahaan harus mem-PHK karyawan. Nasib pekerja pun akan tertolong karena masih memiliki hasil simpanan berupa pembayaran iuran pesangon itu sebagai modal usaha, membuka usaha perkebunan, berdagang kecil-kecilan, dan sebagainya. Artinya, mereka tidak akan terlantar walau perusahaan tempat mereka bekerja sudah gulung tikar.
Pola ini, misalnya telah diterapkan di subsektor perkebunan, khususnya di perusahaan perkebunan Negara (PTPN). Begitu karyawan BUMN ini pensiun dan harus keluar dari perusahaan, ia telah memiliki dana yang relatif cukup besar sebagai modal usaha. Dengan demikian, di masa tua, ia tetap berkarya dan tidak sampai membebani pihak lain. Menurut Ginting, pola seperti ini cukup bagus diterapkan guna menjamin hari tua para pekerja.
Serta Ginting sebagai orang yang cukup lama bekerja di perusahaan perkebunan negara, bisa merasakan langsung penderitaan kaum pekerja. Ketika terjadi kisruh ketenagakerjaan di lingkungan PTPN II Tanjung Morawa Medan, yang gejolaknya mengimbas sampai ke Jakarta, ia segera merespon. Ia menghimbau direksi BUMN ini lebih serius mengatasi masalah ini secara internal, bekerjasama dengan SP Bun setempat.
“Saya mengkritik kinerja pengawasan departemen teknis yang saya nilai lemah,” ujarnya mengomentari kasus PTP Nusantara II tersebut. Menurutnya, kasus ini sampai mencuat keluar sebagai akibat lemahnya pengawasan instansi terkait. Kondisi di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang sampai ke Komisi IX. “Laporan hanya enak didengar,” katanya.
Menurut penelusurannya, tuntutan karyawan PTPN II sudah cukup lama dilaporkan ke departemen teknis. Namun instansi yang bersangkutan lamban mengambil sikap, sehingga persoalan ini sempat mengambang dan penyelesaiannya jadi berlarut-larut. Padahal, menurut Ginting, tuntutan para karyawan masih dalam batas yang wajar, normatif. Yakni agar direksi perusahaan negara ini memperhatikan usul perbaikan upah karyawan. Upah dinilai sudah tak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Termasuk di sini masalah keikutsertaan mereka di Jamsostek.
Mestinya, pihak Depnakertrans langsung masuk dan menangani persoalan ini, tandas Ginting. Menurut hasil pengamatannya, pemerintah cenderung lamban untuk bertindak bahkan terkesan mengambangkan masalah. Akibatnya, para pekerja sempat kehilangan kesabaran lalu melakukan unjuk rasa. Celakanya, sejumlah pentolan karyawan akhirnya dipindahkan oleh direksi.
Pemindahan karyawan memang hak direksi. Tapi apakah dengan langkah ini persoalan selesai? Jangan-jangan ini justru memperkeruh suasana, ia mengingatkan.
Duduk Bersama
Bagi Drs H Serta Ginting, masalah pekerja dan pengusaha selalu bisa diselesaikan asalkan jajaran manajemen maupun para karyawan bersedia duduk bersama. “Mereka harus mengedepankan cara-cara persuasif dan akal sehat, serta menjauhkan sikap menang sendiri,” ujarnya.
Masalah tenaga kerja di Indonesia memang makin serius. Jumlah tenaga kerja terus meningkat, rata-rata dua juta orang per tahun. Sementara lapangan kerja yang tersedia hanya 800 ribu hingga 1,2 juta orang. Akibatnya, jumlah penganggur terus membengkak. Tahun 2005, data di Depnaker menyebutkan jumlahnya mencapai 10,8 juta orang (10,26 persen).
Tentang masih minimnya upah karyawan, menurut Ginting, ini terutama akibat masih dominannya posisi pengusaha terhadap pekerja.
Ginting berpendapat, pemerintah memang harus realistis. Perusahaan yang memang betul-betul tidak mampu, jangan dipaksakan untuk membayar gaji sesuai tuntutan karyawan. Tapi kalau perusahaannya mampu, jangan pula dihalangi dengan berlindung di balik UMR.
Ia juga sangat menyayangkan masih adanya perusahaan yang main akal-akal dalam pengangkatan karyawan. UU Tenaga Kerja mengharuskan pengusaha mengangkat seorang menjadi karyawan setelah dikontrak selama 3 bulan. Untuk mengakalinya biasanya perusahaan membuat kontrak baru. Ini tak bisa dibiarkan, karena sangat merugikan para pekerja, tandas mantan Wakil Ketua DPRD Sumut ini.
Pada bagian lain, Serta Ginting sangat mendukung program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya, ia meminta agar martabat pekerja benar-benar dihargai. Mereka adalah pahlawan devisa dan itu jangan hanya slogan. Untuk itu, menurut mantan Humas PT Perkebunan Nusantara III itu, prosedur dan birokrasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus disederhanakan. Jangan justru memberatkan mereka dengan prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit.
Menurut Ginting, yang juga anggota Panitia Anggaran DPR itu, dalam kasus tertentu, kondisi ini sepertinya disengaja guna memberi kesempatan kepada para calo untuk memeras tenaga kerja. Jika prosedur dan mekanismenya dibenahi, menurut hitungannya, biaya yang harus dikeluarkan bisa ditekan serendah mungkin. Ke Malaysia misalnya, cukup dengan modal Rp 2 juta. “Namun yang kita tahu biaya keberangkatan bisa mencapai dua kali lipat dari itu, “ tandasnya.
Mantan Ketua Federasi Serikat Perkebunan (SP-Bun) itu juga sangat menyesalkan kenapa masalah tenaga kerja kita di Malaysia selalu berulang. Kalau dari dulu ini diurus dengan baik dan benar, kasus ini tidak akan terulang dan menguras energi bangsa ini.
Ia juga mengingatkan pemerintah, agar tetap bijaksana dalam mengatasi TKI ilegal. Petugas pemerintahlah yang harus jemput bola dengan mendatangi tempat kasus, misalnya di Malaysia. Kalau TKI yang dianggap ilegal tersebut harus datang ke Indonesia baru diproses, ini akan makan waktu dan sangat merugikan yang bersangkutan, ujarnya.
Ginting juga meminta agar pemecahan masalah TKI tidak pandang bulu. Jangan hanya yang di Malaysia, di Arab Saudi dan negara-negara Teluk juga, TKI sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.
Yang paling mendasar, harus mempermudah, jangan justru mempersulit. Menurutnya ini sangat bertolak belakang dengan sebutan “pahlawan devisa” yang dialamatkan kepada para TKI. Apalah artinya sebutan itu jika di tempat kerja mereka dimaki-maki, dianiaya, dikejar-kejar dan tidak sedikit yang dihukum cambuk oleh aparat.
Yang lebih memilukan lagi, masih banyak TKI yang dikejar-kejar dan ditembaki di tengah laut oleh Tentara Diraja Malaysia. Ini sangat mengusik rasa kebangsaan kita, tandas Ginting, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Depinas SOKSI itu. ► mti-tum
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
sumber
ILO Tidak BERMUKA Dua
Kelompok ?Jnw? Tebarkan Kebohongan Publik
18 November 2009
Jakarta, Parahyangan Post – Seperti tak jera-jeranya kelompok Jacob Nuwa Wea (JNW) mantan Menakertrans yang kini ikut tersangkut dalam skandal dana pekeja yang di duga menerima gratifikasi sebesar Rp 1,15 milyar dari 3 rumah sakit, terus menerus menebarkan kebohongan publik melalui publikasi di berbagai media cetak ibukota, seolah olah Konfederasi SPSI pimpinanDrs.H.Syukur Sarto tidak diakui dunia internasional khususnya Organisasi Perburuhan Internasional – ILO.
Tim Parahyangan Post yang mengikuti pertemuan antara delegasi ILO Geneva dengan DPP.Konfederasi SPSI di kantor DPP KSPSI Jalan Raya Kalibata No.3C Jakarta Selatan, menyaksikan betapa akrab dan mesranya hubungan ILO dengan K.SPSI pimpinan Drs.H.Syukur Sarto. Bukan sekali ini saja ILO Geneva hadir di kantor DPP K.SPSI di Jalan Raya Kalibata. Hari Rabu 11 November yang lalu, delegasi ILO Geneva yang di pimpinan Mr.Ralf Peter bertandang di Kalibata dan diterima oleh Sekretaris Jendral ( Sekjen) DPP K.SPSI di dampingi pengurus harian dan sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Organisasi (MO) DPP K.SPSI.
Di pandu oleh Helmi Salim salah sorang ketua DPP K.SPSI yang bertindak sebagai interpreter, dialog pun terjadi dalam suasana persahabatan internasional, dengan Ralf Peter,bule berasal dari Jerman Barat dan kita bangsa kulit sawomatang, antara penggiat buruh yang sama-sama berjuang untuk penegakan keadilan. Dalam kesempatan itu Ralf Peter atas nama ILO Geneva menawarkan kerjasama berupa pelatihan bagi pekerja anggota federasi-federasi serikat pekerja yang bernaung dalam konfederasi SPSI (Kalibata - red).
Ralf Peter kaget, begitu Sekretaris Jendral DPP K.SPSI Drs.H.Serta Ginting menyodorkan klipping surat kabar yang berisi berita ILO hanya mengakui K.SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea. “ Tidak benar itu” bantah Peter yang diterjemahkan Helmi Salim. “ Selama ini ILO di Geneva menganggap inilah kerjasama paling baik antara ILO dengan K.SPSI pimpinan Syukur Sarto”, tambah Ralf Peter.
Sebelumnya, selain Sekjen K.SPSI Drs.H. Serta Ginting, memang anggota pengurus harian DPP maupun anggota MPO K.SPSI seperti meminta pertanggu-jawaban ILO yang dinilai bermuka dua dalam berhadapan dengan Konfederasi SPSI yang di pimpin Drs.H.Syukur Sarto, sebagai satu-satunya organisasi pekerja terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973.
Ketua DPP K.SPSI Kasiran,SH menyambut baik dan berterimakasih atas kehadiran Ralf Peter, Chief Technical Advisor ILO Geneva yang membuktikan adanya kepedulian ILO terhadap K.SPSI yang di pimpin Drs.H.Syukur Sarto seerta terhadap kaum pekerja Indonesia pada umumnya. Selain Kasiran juga mengapresiasi rencana kerjasama yang ditawarkan ILO untuk melakuklan pelatihan bagi anggota-anggota K.SPSI. Di informasikan oleh Kasiran, sebagian besar penduduk Indonesia 60 persen lulusan sekolah dasar, sangat besar kemungkinan akan sulit mendapat job atau pekerjaan. Yang lulus sarjana job belum siap pakai. Karena itu Kasiran atas nama DPP K.SPSI gembira apabila program pelatihan yang di tawarkan ILO dapat segera direalisir – harap Kasiran.
Gatot dari Federasi SP Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK) menyatakan kepada Ralf Peter, sebenarnya Indonesia mampu mengatasi dampak krisis global meskipun beberapa jenis pekerjaan terkena dampak krisis global. Dalam persaingan bebas, Gatot juga menyebut kemungkinan terjadinya terjadinya tenaga kerja murah dan seharusnya yang terjadi di negeri ini tenaga-tenaga kerja asing gajinya tidak lebih tinggi dari tenaga-tenaga kerja Indonesia. Dalam pertemuan yang mengindikasikan terjalinnya rasa persaudaraan itu hadir dan ikut memberi masukan kepada ILO antara lain, Haji Harun anggota MPO DPP K.SPSI, dari FSP TSK, Mulyono dari FSP Logam Elektro dan Mesin (LEM), Andi Saputra dari FSP Bangunan Pekerjaan Umum.Terlihat juga hadir Yenni Amir pengurus harian DPP K.SPSI, Oris anggota MPO K.SPSI dari FSP Pariwisata, Masfendi anggota MPO K.SPSi ketua umum Federasi Serekat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F>Serikat Pewarta), Samiri Sanja sekjen PP FSP Pariwisata, Ny.Haria juga dari FSP Pariwisata, Karim dari FSDP Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes).
Sekretaris Jendral K.SPSI Drs.H.Serta Ginting,dalam sambutannya menjelaskan, “Saya rasa apa yang direncanakan ILO dalam bentuk proyek pelatihan di sambut hangat oleh K.SPSI. Di Indonesia banyak terjadi PHK. Karena itu proyek ini sangat berguna. Ada kegiatan belajar dan riset. Kita akan tahu, di mana kekurannya, yang lemah di bidang keorganisasian. Itu yang perlu di training lebih dulu atau mereka-merka yang terkenang PHK.
Kalau bisa, lanjut Ginting, proyek ini jangan hanya di tingkat pusat, tapi sampai ke bawah, kekota-kota, kalau perlu sampai ke desa dan basis-basis di pabrik. Jadi nantinya pelaksanaannya, lain di pusat lain di provinsi.
Atas desakan para poeserta pertemuan bagaimana sikap ILO Geneva yang sebenarnya terhadap K.SPSI karena ada yang mengaku-aku sebagai K.SPSI yang sah di pimpin Jacob Nuwa Wea, Ralf Peter secara tegas menjawa, “kami dari Geneva datang kemari (K.SPSI pimpinan SS,red) untuk bekerja sama dengan anda, K.SPSI pimpinan Syukur Sarto. Kami tidak dalam kapasitas memutuskan mana yang sah dan tidak. Tapi kami datang untuk kerja sama dengan anda, memperkenalkan proyek pelatihan dan mengajak anda untuk membuat kebijakan dan mengorganisir pelatihan” – papar Ralf Peter.
Mendengar pernyataan resmi Ralf Peter yang mewakili ILO Geneva, peserta pertemuan merasa lega. “Kita tunggu realisasinya saja. Jangan di sini ngomong seperti itu, nanti di tempat lain ( di kelompok JNW,red) ngomongnya lain lagi sehingga hal itu langsung di politisir melalui media oleh kelompok Jacob, seolah-olah ILO hanya mengakui kelompok Jacob. Itu kan tidak benar dan namanya menebar kebohongan publik. Jangan ada kesan Ilo bermuka dua dalam memandang SPSI” – bisik Oris kepada wartawan Aksiburuh yang duduk di sebelahnya.
Pertemuan ILO dengan K.SPSI yang bermarkas di jalan Raya Kalibata itu membuktikan betapa akrabnya hubungan ILO dengan K.SPSI yang berdisi sejak 1973 pimpinan Drs.H.Syukur Sarto. Ralf Peter juga berjanji “akan kontak dengan ILO Jakarta untuk menjelaskan apa-apa yang terpublikasikan olek kelompok Jacob Nuwa Wea di beberapa media seakan-akan, ILO hanya mengakui K.SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea dan tidak mengakui K.SPSI pimpinan Drs.Syukur Sarto, adalah tidak benar”. Klipping surat kabar yang berisikan tebaran kebohongan publik yang memberitakan ILO hanya mengakui kelompok Jacob, di bawa oleh Ralf Peter bukan hanya akan ditunjukkan kepada ILO Jakarta, tapi juga akan di bahas di Geneva. “ Sebelum saya datang ke Kalibata ini, saya juga telah bertemu dan konsultasi dengan ILO Jakarta” – katanya menjelang di tutupnya pertemuan itu * (tim PP/rat)
sumber http://parahyangan.propeluang.com/index.php?tabloid=16&idb=73
18 November 2009
Jakarta, Parahyangan Post – Seperti tak jera-jeranya kelompok Jacob Nuwa Wea (JNW) mantan Menakertrans yang kini ikut tersangkut dalam skandal dana pekeja yang di duga menerima gratifikasi sebesar Rp 1,15 milyar dari 3 rumah sakit, terus menerus menebarkan kebohongan publik melalui publikasi di berbagai media cetak ibukota, seolah olah Konfederasi SPSI pimpinanDrs.H.Syukur Sarto tidak diakui dunia internasional khususnya Organisasi Perburuhan Internasional – ILO.
Tim Parahyangan Post yang mengikuti pertemuan antara delegasi ILO Geneva dengan DPP.Konfederasi SPSI di kantor DPP KSPSI Jalan Raya Kalibata No.3C Jakarta Selatan, menyaksikan betapa akrab dan mesranya hubungan ILO dengan K.SPSI pimpinan Drs.H.Syukur Sarto. Bukan sekali ini saja ILO Geneva hadir di kantor DPP K.SPSI di Jalan Raya Kalibata. Hari Rabu 11 November yang lalu, delegasi ILO Geneva yang di pimpinan Mr.Ralf Peter bertandang di Kalibata dan diterima oleh Sekretaris Jendral ( Sekjen) DPP K.SPSI di dampingi pengurus harian dan sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Organisasi (MO) DPP K.SPSI.
Di pandu oleh Helmi Salim salah sorang ketua DPP K.SPSI yang bertindak sebagai interpreter, dialog pun terjadi dalam suasana persahabatan internasional, dengan Ralf Peter,bule berasal dari Jerman Barat dan kita bangsa kulit sawomatang, antara penggiat buruh yang sama-sama berjuang untuk penegakan keadilan. Dalam kesempatan itu Ralf Peter atas nama ILO Geneva menawarkan kerjasama berupa pelatihan bagi pekerja anggota federasi-federasi serikat pekerja yang bernaung dalam konfederasi SPSI (Kalibata - red).
Ralf Peter kaget, begitu Sekretaris Jendral DPP K.SPSI Drs.H.Serta Ginting menyodorkan klipping surat kabar yang berisi berita ILO hanya mengakui K.SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea. “ Tidak benar itu” bantah Peter yang diterjemahkan Helmi Salim. “ Selama ini ILO di Geneva menganggap inilah kerjasama paling baik antara ILO dengan K.SPSI pimpinan Syukur Sarto”, tambah Ralf Peter.
Sebelumnya, selain Sekjen K.SPSI Drs.H. Serta Ginting, memang anggota pengurus harian DPP maupun anggota MPO K.SPSI seperti meminta pertanggu-jawaban ILO yang dinilai bermuka dua dalam berhadapan dengan Konfederasi SPSI yang di pimpin Drs.H.Syukur Sarto, sebagai satu-satunya organisasi pekerja terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973.
Ketua DPP K.SPSI Kasiran,SH menyambut baik dan berterimakasih atas kehadiran Ralf Peter, Chief Technical Advisor ILO Geneva yang membuktikan adanya kepedulian ILO terhadap K.SPSI yang di pimpin Drs.H.Syukur Sarto seerta terhadap kaum pekerja Indonesia pada umumnya. Selain Kasiran juga mengapresiasi rencana kerjasama yang ditawarkan ILO untuk melakuklan pelatihan bagi anggota-anggota K.SPSI. Di informasikan oleh Kasiran, sebagian besar penduduk Indonesia 60 persen lulusan sekolah dasar, sangat besar kemungkinan akan sulit mendapat job atau pekerjaan. Yang lulus sarjana job belum siap pakai. Karena itu Kasiran atas nama DPP K.SPSI gembira apabila program pelatihan yang di tawarkan ILO dapat segera direalisir – harap Kasiran.
Gatot dari Federasi SP Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK) menyatakan kepada Ralf Peter, sebenarnya Indonesia mampu mengatasi dampak krisis global meskipun beberapa jenis pekerjaan terkena dampak krisis global. Dalam persaingan bebas, Gatot juga menyebut kemungkinan terjadinya terjadinya tenaga kerja murah dan seharusnya yang terjadi di negeri ini tenaga-tenaga kerja asing gajinya tidak lebih tinggi dari tenaga-tenaga kerja Indonesia. Dalam pertemuan yang mengindikasikan terjalinnya rasa persaudaraan itu hadir dan ikut memberi masukan kepada ILO antara lain, Haji Harun anggota MPO DPP K.SPSI, dari FSP TSK, Mulyono dari FSP Logam Elektro dan Mesin (LEM), Andi Saputra dari FSP Bangunan Pekerjaan Umum.Terlihat juga hadir Yenni Amir pengurus harian DPP K.SPSI, Oris anggota MPO K.SPSI dari FSP Pariwisata, Masfendi anggota MPO K.SPSi ketua umum Federasi Serekat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F>Serikat Pewarta), Samiri Sanja sekjen PP FSP Pariwisata, Ny.Haria juga dari FSP Pariwisata, Karim dari FSDP Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes).
Sekretaris Jendral K.SPSI Drs.H.Serta Ginting,dalam sambutannya menjelaskan, “Saya rasa apa yang direncanakan ILO dalam bentuk proyek pelatihan di sambut hangat oleh K.SPSI. Di Indonesia banyak terjadi PHK. Karena itu proyek ini sangat berguna. Ada kegiatan belajar dan riset. Kita akan tahu, di mana kekurannya, yang lemah di bidang keorganisasian. Itu yang perlu di training lebih dulu atau mereka-merka yang terkenang PHK.
Kalau bisa, lanjut Ginting, proyek ini jangan hanya di tingkat pusat, tapi sampai ke bawah, kekota-kota, kalau perlu sampai ke desa dan basis-basis di pabrik. Jadi nantinya pelaksanaannya, lain di pusat lain di provinsi.
Atas desakan para poeserta pertemuan bagaimana sikap ILO Geneva yang sebenarnya terhadap K.SPSI karena ada yang mengaku-aku sebagai K.SPSI yang sah di pimpin Jacob Nuwa Wea, Ralf Peter secara tegas menjawa, “kami dari Geneva datang kemari (K.SPSI pimpinan SS,red) untuk bekerja sama dengan anda, K.SPSI pimpinan Syukur Sarto. Kami tidak dalam kapasitas memutuskan mana yang sah dan tidak. Tapi kami datang untuk kerja sama dengan anda, memperkenalkan proyek pelatihan dan mengajak anda untuk membuat kebijakan dan mengorganisir pelatihan” – papar Ralf Peter.
Mendengar pernyataan resmi Ralf Peter yang mewakili ILO Geneva, peserta pertemuan merasa lega. “Kita tunggu realisasinya saja. Jangan di sini ngomong seperti itu, nanti di tempat lain ( di kelompok JNW,red) ngomongnya lain lagi sehingga hal itu langsung di politisir melalui media oleh kelompok Jacob, seolah-olah ILO hanya mengakui kelompok Jacob. Itu kan tidak benar dan namanya menebar kebohongan publik. Jangan ada kesan Ilo bermuka dua dalam memandang SPSI” – bisik Oris kepada wartawan Aksiburuh yang duduk di sebelahnya.
Pertemuan ILO dengan K.SPSI yang bermarkas di jalan Raya Kalibata itu membuktikan betapa akrabnya hubungan ILO dengan K.SPSI yang berdisi sejak 1973 pimpinan Drs.H.Syukur Sarto. Ralf Peter juga berjanji “akan kontak dengan ILO Jakarta untuk menjelaskan apa-apa yang terpublikasikan olek kelompok Jacob Nuwa Wea di beberapa media seakan-akan, ILO hanya mengakui K.SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea dan tidak mengakui K.SPSI pimpinan Drs.Syukur Sarto, adalah tidak benar”. Klipping surat kabar yang berisikan tebaran kebohongan publik yang memberitakan ILO hanya mengakui kelompok Jacob, di bawa oleh Ralf Peter bukan hanya akan ditunjukkan kepada ILO Jakarta, tapi juga akan di bahas di Geneva. “ Sebelum saya datang ke Kalibata ini, saya juga telah bertemu dan konsultasi dengan ILO Jakarta” – katanya menjelang di tutupnya pertemuan itu * (tim PP/rat)
sumber http://parahyangan.propeluang.com/index.php?tabloid=16&idb=73
Langganan:
Postingan (Atom)
