ILO Harapkan KSPSI Segera Berkonsolidasi
JAKARTA, (PR).-
Organisasi Buruh Sedunia (International Labour Organization/ILO) Asia Timur mengharapkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) segera melakukan konsolidasi, pascaberakhirnya konflik internal. Dengan demikian, organisasi pekerja ini akan mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang utuh dan kuat seperti dulu.
"KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani semua pihak," kata Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, Mathias Tambing kepada wartawan seusai memimpin pertemuan dengan Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur, di Jakarta, Sabtu (24/10) lalu.
Keseriusan ILO, kata Mathias, ditunjukkan dengan akan disertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO. Bahkan, ILO menyanggupi memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.
"Sikap ILO jelas menunjukkan dukungannya kepada kita," kata Mathias.
Mathias menyayangkan sikap Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno tidak tegas dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI. "Pemerintah sepertinya mengambangkan masalah ini, bahkan bersikap mendua. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerja sama tripartit nasional -- salah satunya dari unsur KSPSI -- tidak dapat berjalan mulus," katanya.
Menakertrans yang baru Muhaimin Iskandar, diharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.
Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur Shigeru Wada mengakui, selain KSPSI, ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Wada, ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan ketiga konfederasi serikat buruh di Indonesia. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan, KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai. (A-78) ***
Penulis:
Back
© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung
sumber PIKIRAN RAKYAT - DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT
• Sabtu, 21 November 2009
• |
• PR Online
• Home
• Pikiran Rakyat Cetak
• |
E-PAPER
•
RUBRIK
• UTAMA
• JAWA BARAT
• DALAM NEGERI
• EKONOMI & KEUANGAN
• PENDIDIKAN
• OLAH RAGA
• OPINI
• PARIWISATA
• GEMA HAJI
• FEATURES
• KOTA BANDUNG
• KOTA CIMAHI
• KABUPATEN BANDUNG
• KAB. BANDUNG BARAT
• POLITIK
SUB RUBRIK
• APA & SIAPA
• BERITA KELUARGA
• CANGKURILEUNG
• CIHANJUANG
• FORUM GURU
• GEMA GEREJA
• INFO KITA
• SANGKURIANG
• SEKILAS DAERAH
• SEKILAS DALAM NEGERI
• SEKILAS EKONOMI
• SEKILAS OLAH RAGA
• SEKILAS PENDIDIKAN
• SI JALAK HARUPAT
• SORA BALAREA
• SURAT PEMBACA
• TAJUK RENCANA
ARSIP
• BEKASI RAYA
• BELIA
• CAKRAWALA
• GELORA
• GEULIS
• KAMPUS
• KHAZANAH
• OTOKIR
• PAKUAN
• PE ER KECIL
• PIKIRAN RAKYAT
• SELISIK
• TEROPONG
OLE-OLE
lemah
Sosialisasi pengobatan penyakit kaki gajah dinilai lemah.
- Kerja setengah hati, hasilnya pun asal jadi.
si kabayan
CUACA BANDUNG
Utara Timur Selatan Barat Tengah
Sumber: BMG Bandung
JADWAL SHOLAT
Bandung & Sekitarnya
Subuh 04:00 WIB
Zuhur 11:37 WIB
Asar 15:00 WIB
Magrib 17:51 WIB
Isya 19:05 WIB
TUNGGU DULU
DI tengah krisis pangan dan ekonomi yang menerpa Korea Utara, pemerintah negeri ini justru sempat-sempatnya menyerukan rakyatnya untuk menjaga kerapian rambut. Seruan itu ditulis "Rodong Sinmun", surat kabar milik partai berkuasa di Korut. Dituliskan, kaum pria harus menjaga agar rambut tetap pendek, dan kaum wanita harus mengikat rambut mereka. Bagi pria, rambut pendek terlihat elegan, rapi, berambisi, dan penuh gairah. Sementara itu, wanita disarankan mengikat rambut karena rambut tergerai dinilai tak sesuai dengan era revolusioner. (Dtc)***
ILO Harapkan KSPSI Segera Berkonsolidasi
JAKARTA, (PR).-
Organisasi Buruh Sedunia (International Labour Organization/ILO) Asia Timur mengharapkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) segera melakukan konsolidasi, pascaberakhirnya konflik internal. Dengan demikian, organisasi pekerja ini akan mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang utuh dan kuat seperti dulu.
"KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani semua pihak," kata Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, Mathias Tambing kepada wartawan seusai memimpin pertemuan dengan Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur, di Jakarta, Sabtu (24/10) lalu.
Keseriusan ILO, kata Mathias, ditunjukkan dengan akan disertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO. Bahkan, ILO menyanggupi memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.
"Sikap ILO jelas menunjukkan dukungannya kepada kita," kata Mathias.
Mathias menyayangkan sikap Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno tidak tegas dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI. "Pemerintah sepertinya mengambangkan masalah ini, bahkan bersikap mendua. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerja sama tripartit nasional -- salah satunya dari unsur KSPSI -- tidak dapat berjalan mulus," katanya.
Menakertrans yang baru Muhaimin Iskandar, diharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.
Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur Shigeru Wada mengakui, selain KSPSI, ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Wada, ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan ketiga konfederasi serikat buruh di Indonesia. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan, KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai. (A-78) ***
Penulis:
Back
© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung
Sumber http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=106377
Jumat, 20 November 2009
Mana KSPSI
ILO Minta KSPSI Konsolidasi
Oktober 26, 2009 - 13:27
Kategori Berita Terkini
JAKARTA (Pos Kota) - International Labour Organization (ILO) meminta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk melakukan konsolidasi internal sebagai upaya mengembangkan organisasi dan pendidikan pekerja anggotanya.
Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur menyatakan KSPSI sebagai organisasi pekerja perlu segera mencari solusi terbaik agar kesan masih adanya masalah internal organisasi dapat hilang secepatnya
“ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan konfederasi serikat pekerja di Indonesia, tapi fakta sejarah yang menunjukkan KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai,” ujarnya pada pertemuan dengan pengurus KSPSI pimpinan Jacob NUwa Wea, kemarin.
Menurut Wada, ILO mengakui adanya tiga konfederasi besar di Indonesia, yakni KSPSI, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia).
Data Depnakertrans menyebutkan kini KSPSI mencakup 16 federasi, 6.779 unit kerja atau basis dengan jumlah lebih dari 1,6 juta orang, sedangkan KSPI mencakup tujuh federasi, 973 unit kerja dan jumlah anggota 458.345 orang.
Wakil Ketua Umum KSPSI Mathias Tambing menilai kedatangan Utusan ILO Asia Timur di Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan DPP KSPSI secara tidak langsung mengakui keabsahan KSPSI pimpinan Jacob Nua Wea.
Bahkan, lanjutnya, ILO mengharapkan KSPSI segera melakukan konsolidasi, sehingga mampu berkembang kembali menjadi organisasi pekerja yang utuh dan kuat seperti dulu.
Menurut Mathias, keseriusan ILO ditunjukkan dengan diikutsertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan organisasi internasional itu.
“ILO juga menyanggupi untuk memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya,” tukasnya.
Dia menambahkan KSPSI menyayangkan sikap Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era kepemimpinan Erman Suparno dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI, karena dinilai mendua.
Kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mathias berharap agar dapat bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh, serta dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh segera utuh kembali,” katanya.(tri/B)
sumber http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/26/ilo-minta-kspsi-konsolidasi
Oktober 26, 2009 - 13:27
Kategori Berita Terkini
JAKARTA (Pos Kota) - International Labour Organization (ILO) meminta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk melakukan konsolidasi internal sebagai upaya mengembangkan organisasi dan pendidikan pekerja anggotanya.
Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur menyatakan KSPSI sebagai organisasi pekerja perlu segera mencari solusi terbaik agar kesan masih adanya masalah internal organisasi dapat hilang secepatnya
“ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan konfederasi serikat pekerja di Indonesia, tapi fakta sejarah yang menunjukkan KSPSI yang dulu menjadi organisasi kuat, harus diperjuangkan dengan kebersamaan guna mengembalikan eksistensi yang pernah dicapai,” ujarnya pada pertemuan dengan pengurus KSPSI pimpinan Jacob NUwa Wea, kemarin.
Menurut Wada, ILO mengakui adanya tiga konfederasi besar di Indonesia, yakni KSPSI, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia).
Data Depnakertrans menyebutkan kini KSPSI mencakup 16 federasi, 6.779 unit kerja atau basis dengan jumlah lebih dari 1,6 juta orang, sedangkan KSPI mencakup tujuh federasi, 973 unit kerja dan jumlah anggota 458.345 orang.
Wakil Ketua Umum KSPSI Mathias Tambing menilai kedatangan Utusan ILO Asia Timur di Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan DPP KSPSI secara tidak langsung mengakui keabsahan KSPSI pimpinan Jacob Nua Wea.
Bahkan, lanjutnya, ILO mengharapkan KSPSI segera melakukan konsolidasi, sehingga mampu berkembang kembali menjadi organisasi pekerja yang utuh dan kuat seperti dulu.
Menurut Mathias, keseriusan ILO ditunjukkan dengan diikutsertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan organisasi internasional itu.
“ILO juga menyanggupi untuk memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya,” tukasnya.
Dia menambahkan KSPSI menyayangkan sikap Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era kepemimpinan Erman Suparno dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI, karena dinilai mendua.
Kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mathias berharap agar dapat bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh, serta dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh segera utuh kembali,” katanya.(tri/B)
sumber http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/26/ilo-minta-kspsi-konsolidasi
KSPSI Kalibata
ILO Adakan Pertemuan dengan KSPSI Jacob
Sabtu, 24 Oktober 2009 22:32 WIB | Peristiwa | Naker | Dibaca 502 kali
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan International Labour Organization (ILO) Asia Timur di Jakarta mengadakan pertemuan dengan DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Jacob Nuwa Wea, Sabtu.
Siaran pers KSPSI di Jakarta, Sabtu, menyebutkan ILO mengharapkan KSPSI segera melakukan konsolidasi, sehingga mampu berkembang kembali menjadi organisasi pekerja yang utuh dan kuat seperti dulu.
KSPSI saat ini terpecah menjadi dua kepengurusan, yalni KSPSI Jacob Nuwa Wea dan KSPSI Sjukur Sarto.
Mathias Tambing, Wakil Ketua Umum KSPSI Jacob, mengatakan KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani oleh semua pihak.
Tamu dari ILO itu dipimpin oleh Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur di Jakarta.
Menurut Mathias Tambing, ILO berharap KSPSI secepatnya bekerja agar mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang kuat.
"Kalau terkesan masih ada masalah internal, hendaknya segera dicarikan solusi terbaik, sehingga KSPSI mampu tampil sebagai organisai yang disegani semua pihak," kata Tambing.
Keseriusan ILO itu, menurut dia, karena akan diikutsertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO.
"Bahkan ILO juga menyanggupi untuk memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.
Sikap ILO itu dinilai sebagai dukungannya kepada KSPSI Jacob.
Terkait dengan itu, Mathias menyayangkan tidak tegasnya Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI.
"Pemerintah saat itu dinilai mengambangkan konflik kepengurusan serikat pekerja terbesar di Indonesia itu. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerjasama tripartit nasional -salah satunya dari unsur KSPSI- tidak dapat berjalan mulus.
Kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, Tambing mengharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.
Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur itu, kata Tambing, mengakui memang ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
"Namun umumnya kalangan buruh lebih mengenal kepengurusan KSPSI yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan," katanya.
Mengutip Wada, Tambing mengatakan ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan tiga konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia saat ini. (*)
COPYRIGHT © 2009
sumber http://www.antaranews.com/berita/1256398346/ilo-adakan-pertemuan-dengan-kspsi-jacob
Pertemuan KSPSI Kalibata dengan ILO Jakarta bahwa ILO tidak melakukan pernyataan tertulis tapi hanya permainan redaksi media cetak.
Sabtu, 24 Oktober 2009 22:32 WIB | Peristiwa | Naker | Dibaca 502 kali
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan International Labour Organization (ILO) Asia Timur di Jakarta mengadakan pertemuan dengan DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Jacob Nuwa Wea, Sabtu.
Siaran pers KSPSI di Jakarta, Sabtu, menyebutkan ILO mengharapkan KSPSI segera melakukan konsolidasi, sehingga mampu berkembang kembali menjadi organisasi pekerja yang utuh dan kuat seperti dulu.
KSPSI saat ini terpecah menjadi dua kepengurusan, yalni KSPSI Jacob Nuwa Wea dan KSPSI Sjukur Sarto.
Mathias Tambing, Wakil Ketua Umum KSPSI Jacob, mengatakan KSPSI harus berkembang menjadi organisasi yang dipercaya dan disegani oleh semua pihak.
Tamu dari ILO itu dipimpin oleh Shigeru Wada, Senior Specialist on Workers Activities ILO Asia Timur di Jakarta.
Menurut Mathias Tambing, ILO berharap KSPSI secepatnya bekerja agar mampu berkembang kembali menjadi organisasi yang kuat.
"Kalau terkesan masih ada masalah internal, hendaknya segera dicarikan solusi terbaik, sehingga KSPSI mampu tampil sebagai organisai yang disegani semua pihak," kata Tambing.
Keseriusan ILO itu, menurut dia, karena akan diikutsertakannya KSPSI dalam program kerja dan berbagai diskusi masalah ketenagakerjaan yang dilakukan ILO.
"Bahkan ILO juga menyanggupi untuk memberikan pendidikan khusus bagi aktivis serikat buruh guna meningkatkan kualitas kepemimpinannya.
Sikap ILO itu dinilai sebagai dukungannya kepada KSPSI Jacob.
Terkait dengan itu, Mathias menyayangkan tidak tegasnya Depnakertrans di era kepemimpinan Erman Suparno dalam menyikapi konflik internal di tubuh KSPSI.
"Pemerintah saat itu dinilai mengambangkan konflik kepengurusan serikat pekerja terbesar di Indonesia itu. Akibatnya, beberapa kebijakan yang melibatkan lembaga kerjasama tripartit nasional -salah satunya dari unsur KSPSI- tidak dapat berjalan mulus.
Kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, Tambing mengharapkan agar bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal organisasi buruh. Perlu dicarikan solusi terbaik agar organisasi buruh terbesar ini segera utuh kembali.
Dalam pertemuan dengan DPP KSPSI, utusan ILO Asia Timur itu, kata Tambing, mengakui memang ada dua konfederasi serikat buruh di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
"Namun umumnya kalangan buruh lebih mengenal kepengurusan KSPSI yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan," katanya.
Mengutip Wada, Tambing mengatakan ILO tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan tiga konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia saat ini. (*)
COPYRIGHT © 2009
sumber http://www.antaranews.com/berita/1256398346/ilo-adakan-pertemuan-dengan-kspsi-jacob
Pertemuan KSPSI Kalibata dengan ILO Jakarta bahwa ILO tidak melakukan pernyataan tertulis tapi hanya permainan redaksi media cetak.
Kamis, 19 November 2009
Syukur Sarto
Indonesians in Focus: Syukur Sarto
By Wombat | April 14th, 2006 | No Comments
Syukur Sarto does not cut an imposing figure, but his unassuming nature belies his popularity among fellow workers and his ability to rally people behind a cause. Syukur was the figure behind the huge nationwide workers’ protest on April 5, which succeeded in pressuring the government to delay the controversial revision of the 2003 Labor Law. Ridwan Max Sijabat discusses this unassuming man.
After the protest, President Susilo Bambang Yudhoyono ordered his subordinates to set up a tripartite team comprising government officials, workers and employers to review the revision that would have brought great losses to workers had it taken effect.
Syukur, an executive with the Federation of the All-Indonesian Workers Union (KSPSI), who played a shadow role behind the rallies, said, however that the workers should be credited for the successful protests. “I am proud of the workers’ loyalty and solidarity. That made the day-long rallies effective,” he said during an interview on the weekend.
The labor rally, he recalled, was organized within hours during a meeting in Cimahi, Bandung, one day before D-day. Coordination was made possible through text messages nationwide. Almost all unionists in the provinces and regencies on the two major islands replied with a spontaneous “Yes” when asked to take to the streets to protest the law revision.
“The instruction on the rallies flew freely and very fast with the forwarded SMS,” he said. Syukur led the demo in Jakarta and brought with him nine other field coordinators to meet Vice President Jusuf Kalla to demand that the law revision be shelved.
Upset with Kalla’s response in the dialog, he warned the Vice President, who is also a former businessman, that if the demand was not met, the protest that had paralyzed business would continue until Labor Day (May 1). However, he, along with other unionists expressed appreciation that President Susilo Bambang Yudhoyono had heeded workers’ objections to the planned revision in a dialog with employers at the State Palace last Friday.
“Considering the possible political cost that he would pay, the President is expected to postpone the planned revision,” he said.
Syukur said he had no special strategy in mobilizing so many workers for the protest in many cities nationwide. The huge turn out was because the labor law revision had disappointed workers, he asserted.
Talking about himself, he said he could not remember how many labor demonstrations he had led so far but that the first was the 1974 anti-Japan Malari demonstration in Jakarta. More recently, he had led labor rallies to fight for workers’ rights during the Labor Law deliberation in 2002 and 2003. “As long as we are serious, our instructions will be accepted by workers,” he said.
Syukur, also chairman of the KSPSI’s Federation of Construction and Public Works Trade Union (SPBPU), said he had nothing to lose and he had never given up fighting for workers’ interests. “I am accustomed to living in poverty but I won’t allow the poor to be deceived and oppressed or deprived of their rights. Workers are one of the vulnerable groups in the country that face injustice in the workplace. We are treated as tools in the production process as indicated in the bill which allows free entry of foreign workers, outsourcing in all units and sectors and indefinite contract-based employment and a cut in severance pay and service payments for dismissed workers. We have been the object of manipulation and oppression as shown by the pro-market economic policy reflected in the Labor Law’s draft revision,” he said.
He said workers and labor unions would have no objection to the law revision if they had job security and healthcare benefits and dismissed workers were assured of payments under social security programs.
He acknowledged that he was antiestablishment and has never manipulated workers to fight for personal and political interests. “Sometimes I put on the same clothes during a week-long tour in the regions and sleep in tents with construction workers. I feel glad to share the good and the bad experiences with low-income workers,” he said.
Syukur, who spends a bigger part of his time at KSPSI headquarters in Pasar Minggu, South Jakarta and makes field tours of construction works in regions nationwide, has frequently met protests from his wife and his four children because he rarely spends time with them.
He is proud of his four children, however, because they were active in student movements at university and the labor movement in their workplaces. “Such activities make them mature psychologically and develops strong leadership qualities,” he said.
Syukur, who was born in the Central Java town of Purworedjo on Nov. 25, 1950, has been running a photocopy business to support his family after he quit his job at state firm PT Pembangunan Jaya. His wife and children also help him run the business.
He also underwent a number of training programs both at home and overseas and attended many international seminars which have deepened his knowledge and skills in the labor union movement. He has been a member of KSPSI’s training team to coach younger unionists in the regions.
“My former guru is the former KSPSI secretary-general Adolf Rachman from whom I learned so much about the labor movement,” he said, adding that he learned a lot about politics from Suhardiman, the former chairman of the Golkar Party-affiliated SOKSI mass organization.
Although he is also a businessman and a member of the board of commissioners in two private companies, he does not like Indonesian businessmen, whom he describes as stylish and indulgent.
Unlike foreign investors, most Indonesian businessmen seek prestige and glamor.
“Local businessmen like to show off their wealth and live the ‘platinum’ life. They wear platinum accessories and drive luxury cars while their workers are still living in poverty. Why can’t we learn from Japanese businessmen who usually lead a simple life and treat their workers as partners in efforts to make achievements in their business?” he said.
Sumber http://www.planetmole.org/daily/indonesians-in-focus-syukur-sarto.html
By Wombat | April 14th, 2006 | No Comments
Syukur Sarto does not cut an imposing figure, but his unassuming nature belies his popularity among fellow workers and his ability to rally people behind a cause. Syukur was the figure behind the huge nationwide workers’ protest on April 5, which succeeded in pressuring the government to delay the controversial revision of the 2003 Labor Law. Ridwan Max Sijabat discusses this unassuming man.
After the protest, President Susilo Bambang Yudhoyono ordered his subordinates to set up a tripartite team comprising government officials, workers and employers to review the revision that would have brought great losses to workers had it taken effect.
Syukur, an executive with the Federation of the All-Indonesian Workers Union (KSPSI), who played a shadow role behind the rallies, said, however that the workers should be credited for the successful protests. “I am proud of the workers’ loyalty and solidarity. That made the day-long rallies effective,” he said during an interview on the weekend.
The labor rally, he recalled, was organized within hours during a meeting in Cimahi, Bandung, one day before D-day. Coordination was made possible through text messages nationwide. Almost all unionists in the provinces and regencies on the two major islands replied with a spontaneous “Yes” when asked to take to the streets to protest the law revision.
“The instruction on the rallies flew freely and very fast with the forwarded SMS,” he said. Syukur led the demo in Jakarta and brought with him nine other field coordinators to meet Vice President Jusuf Kalla to demand that the law revision be shelved.
Upset with Kalla’s response in the dialog, he warned the Vice President, who is also a former businessman, that if the demand was not met, the protest that had paralyzed business would continue until Labor Day (May 1). However, he, along with other unionists expressed appreciation that President Susilo Bambang Yudhoyono had heeded workers’ objections to the planned revision in a dialog with employers at the State Palace last Friday.
“Considering the possible political cost that he would pay, the President is expected to postpone the planned revision,” he said.
Syukur said he had no special strategy in mobilizing so many workers for the protest in many cities nationwide. The huge turn out was because the labor law revision had disappointed workers, he asserted.
Talking about himself, he said he could not remember how many labor demonstrations he had led so far but that the first was the 1974 anti-Japan Malari demonstration in Jakarta. More recently, he had led labor rallies to fight for workers’ rights during the Labor Law deliberation in 2002 and 2003. “As long as we are serious, our instructions will be accepted by workers,” he said.
Syukur, also chairman of the KSPSI’s Federation of Construction and Public Works Trade Union (SPBPU), said he had nothing to lose and he had never given up fighting for workers’ interests. “I am accustomed to living in poverty but I won’t allow the poor to be deceived and oppressed or deprived of their rights. Workers are one of the vulnerable groups in the country that face injustice in the workplace. We are treated as tools in the production process as indicated in the bill which allows free entry of foreign workers, outsourcing in all units and sectors and indefinite contract-based employment and a cut in severance pay and service payments for dismissed workers. We have been the object of manipulation and oppression as shown by the pro-market economic policy reflected in the Labor Law’s draft revision,” he said.
He said workers and labor unions would have no objection to the law revision if they had job security and healthcare benefits and dismissed workers were assured of payments under social security programs.
He acknowledged that he was antiestablishment and has never manipulated workers to fight for personal and political interests. “Sometimes I put on the same clothes during a week-long tour in the regions and sleep in tents with construction workers. I feel glad to share the good and the bad experiences with low-income workers,” he said.
Syukur, who spends a bigger part of his time at KSPSI headquarters in Pasar Minggu, South Jakarta and makes field tours of construction works in regions nationwide, has frequently met protests from his wife and his four children because he rarely spends time with them.
He is proud of his four children, however, because they were active in student movements at university and the labor movement in their workplaces. “Such activities make them mature psychologically and develops strong leadership qualities,” he said.
Syukur, who was born in the Central Java town of Purworedjo on Nov. 25, 1950, has been running a photocopy business to support his family after he quit his job at state firm PT Pembangunan Jaya. His wife and children also help him run the business.
He also underwent a number of training programs both at home and overseas and attended many international seminars which have deepened his knowledge and skills in the labor union movement. He has been a member of KSPSI’s training team to coach younger unionists in the regions.
“My former guru is the former KSPSI secretary-general Adolf Rachman from whom I learned so much about the labor movement,” he said, adding that he learned a lot about politics from Suhardiman, the former chairman of the Golkar Party-affiliated SOKSI mass organization.
Although he is also a businessman and a member of the board of commissioners in two private companies, he does not like Indonesian businessmen, whom he describes as stylish and indulgent.
Unlike foreign investors, most Indonesian businessmen seek prestige and glamor.
“Local businessmen like to show off their wealth and live the ‘platinum’ life. They wear platinum accessories and drive luxury cars while their workers are still living in poverty. Why can’t we learn from Japanese businessmen who usually lead a simple life and treat their workers as partners in efforts to make achievements in their business?” he said.
Sumber http://www.planetmole.org/daily/indonesians-in-focus-syukur-sarto.html
SPSI Bentrok
DUA KUBU SPSI BENTROK, LALU LINTAS MACAT
Dua kubu konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kemarin bentrok memperebutkan kantor sekretariat di Jalan Gatot subroto.
Akibat aksi ribuan massa yang memperebutkan Kantor Sekretariat SPSI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumut itu,kemacetan lalu lintas terjadi sekitar sejam sejak pukul 11.00 WIB. Kedua kubu yang bertikai yakni SPSI versi Jacob Nuawawea dan kubu SPSI Syukur Sarto itu sempat terlibat saling lempar batu sebelum lima kompi personel kepolisian tiba di lokasi.
Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Kubu SPSI pimpinan Yacob Nuwawea datang memakai tanda lencana merah.Mereka bergerak dari Lapangan Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB menuju Kantor Sekretariat SPSI Sumut, Jalan Gatot Subroto No 181. Sesampainya di Bundaran Majestyk, mereka langsung diadang massa kubu SPSI Syukur Sarto yang mengenakan seragam biru dan bergerak dari kantor sekretariat.
Saling lempar batu itu sempat menakutkan warga sehingga seluruh pemilik toko menutup rukonya.Tak berapa lama, lima kompi kepolisian dari Polda Sumut dan Poltabes Medan berusaha menenangkan kedua kelompok massa. Karena mendapat rintangan, kubu SPSI Syukur Sarto kembali ke sekretariat, sedangkan kubu Yacob Nuwawea tetap bertahan di tempat.
Hampir dua jam kubu SPSI Yakob Nuwawea tidak mau bubar.Mereka tetap bersikeras ingin mengambil alih kantor sekretariat yang dijaga ratusan anggota SPSI kubu Syukur Sarto. Kedua kubu juga berkumpul di depan ruko saat hujan kemarin. ’’Kamilah SPSI yang sah. Kami tidak akan mundur sebelum kantor tersebut kami ambil alih atau polisi harus men-stanvas-kan kantor tersebut hingga ada kejelasan hukum,” ujar juru bicara SPSI versi Jacob Nuwawea M Syahrul.
Syahrul menambahkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sah adalah Yacob Nuwawea.DPP SPSI juga menetapkan Ahmad Raja Nasution sebagai Ketua DPD SPSI Sumut pada Kongres VII SPSI di Bogor 17–20 Februari lalu. Sementara itu,Ketua DPD SPSI Sumut pimpinan Syukur Sarto, H Mukhyr Hasan Hasibuan menyatakan,mereka akan mempertahankan kantor tersebut karena merekalah SPSI yang sah sesuai musyawarah nasional.
’’Kami sudah dari 1974 di sini.Ya,kami akan mempertahankan kantor ini karena kamilah SPSI yang sah,” ujarnya. Mukhyr menambahkan, dia ditetapkan sebagai Ketua SPSI Sumut pada 22 Desember 2007 di Jakarta oleh Syukur Sarto. Atas negosiasi pihak kepolisian, kubu SPSI Yakub Nuwawea membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB, sedangkan SPSI Syukur Sarto tetap di sekretariat.
Pejabat Sementara (Pjs) Dir Intel Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Baharuddin Djafar menyatakan,mereka meminta kedua pihak saling menahan diri hingga proses hukum menentukan siapa yang sah. Siapa yang berhak menduduki kantor tersebut harus ditempuh melalui jalur hukum karena mereka sama-sama SPSI.
’’Mereka mengerti dan membubarkan diri,” ujar Baharuddin yang juga Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut tersebut. Kerusuhan ini berawal dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) SPSI di Jakarta, 24–26 Agustus tahun lalu.Saat itu, SPSI terpecah menjadi dua, yakni kubu Yakob Nuwawea dan kubu Syukur Sarto. Yakub Nuwawea akhirnya mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) dengan nama yang sama yakni SPSI. Namun, jumlah kapas dalam logo SPSI Yakub Nuwawea berbeda dengan SPSI yang lama. ’’Inilah yang merembes ke Sumut, tetapi kami tidak memandang hal itu. Kami meminta kedua kubu menempuh jalur hukum,”ujar Baharuddin. Mengenai kemungkinan akan terjadi kerusuhan,kepolisian tetap memantau situasi di kawasan Kantor Sekretariat SPSI. Baharuddin optimistis kubu Yakub Nuwawea tidak akan menempuh kekerasan seperti kemarin untuk merebut sekretariat.
Sumber http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=1035
Dua kubu konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kemarin bentrok memperebutkan kantor sekretariat di Jalan Gatot subroto.
Akibat aksi ribuan massa yang memperebutkan Kantor Sekretariat SPSI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumut itu,kemacetan lalu lintas terjadi sekitar sejam sejak pukul 11.00 WIB. Kedua kubu yang bertikai yakni SPSI versi Jacob Nuawawea dan kubu SPSI Syukur Sarto itu sempat terlibat saling lempar batu sebelum lima kompi personel kepolisian tiba di lokasi.
Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Kubu SPSI pimpinan Yacob Nuwawea datang memakai tanda lencana merah.Mereka bergerak dari Lapangan Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB menuju Kantor Sekretariat SPSI Sumut, Jalan Gatot Subroto No 181. Sesampainya di Bundaran Majestyk, mereka langsung diadang massa kubu SPSI Syukur Sarto yang mengenakan seragam biru dan bergerak dari kantor sekretariat.
Saling lempar batu itu sempat menakutkan warga sehingga seluruh pemilik toko menutup rukonya.Tak berapa lama, lima kompi kepolisian dari Polda Sumut dan Poltabes Medan berusaha menenangkan kedua kelompok massa. Karena mendapat rintangan, kubu SPSI Syukur Sarto kembali ke sekretariat, sedangkan kubu Yacob Nuwawea tetap bertahan di tempat.
Hampir dua jam kubu SPSI Yakob Nuwawea tidak mau bubar.Mereka tetap bersikeras ingin mengambil alih kantor sekretariat yang dijaga ratusan anggota SPSI kubu Syukur Sarto. Kedua kubu juga berkumpul di depan ruko saat hujan kemarin. ’’Kamilah SPSI yang sah. Kami tidak akan mundur sebelum kantor tersebut kami ambil alih atau polisi harus men-stanvas-kan kantor tersebut hingga ada kejelasan hukum,” ujar juru bicara SPSI versi Jacob Nuwawea M Syahrul.
Syahrul menambahkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sah adalah Yacob Nuwawea.DPP SPSI juga menetapkan Ahmad Raja Nasution sebagai Ketua DPD SPSI Sumut pada Kongres VII SPSI di Bogor 17–20 Februari lalu. Sementara itu,Ketua DPD SPSI Sumut pimpinan Syukur Sarto, H Mukhyr Hasan Hasibuan menyatakan,mereka akan mempertahankan kantor tersebut karena merekalah SPSI yang sah sesuai musyawarah nasional.
’’Kami sudah dari 1974 di sini.Ya,kami akan mempertahankan kantor ini karena kamilah SPSI yang sah,” ujarnya. Mukhyr menambahkan, dia ditetapkan sebagai Ketua SPSI Sumut pada 22 Desember 2007 di Jakarta oleh Syukur Sarto. Atas negosiasi pihak kepolisian, kubu SPSI Yakub Nuwawea membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB, sedangkan SPSI Syukur Sarto tetap di sekretariat.
Pejabat Sementara (Pjs) Dir Intel Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Baharuddin Djafar menyatakan,mereka meminta kedua pihak saling menahan diri hingga proses hukum menentukan siapa yang sah. Siapa yang berhak menduduki kantor tersebut harus ditempuh melalui jalur hukum karena mereka sama-sama SPSI.
’’Mereka mengerti dan membubarkan diri,” ujar Baharuddin yang juga Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut tersebut. Kerusuhan ini berawal dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) SPSI di Jakarta, 24–26 Agustus tahun lalu.Saat itu, SPSI terpecah menjadi dua, yakni kubu Yakob Nuwawea dan kubu Syukur Sarto. Yakub Nuwawea akhirnya mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) dengan nama yang sama yakni SPSI. Namun, jumlah kapas dalam logo SPSI Yakub Nuwawea berbeda dengan SPSI yang lama. ’’Inilah yang merembes ke Sumut, tetapi kami tidak memandang hal itu. Kami meminta kedua kubu menempuh jalur hukum,”ujar Baharuddin. Mengenai kemungkinan akan terjadi kerusuhan,kepolisian tetap memantau situasi di kawasan Kantor Sekretariat SPSI. Baharuddin optimistis kubu Yakub Nuwawea tidak akan menempuh kekerasan seperti kemarin untuk merebut sekretariat.
Sumber http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=1035
Hasil Kongres
Kepengurusan DPP K-SPSI 2005-2010 Digugat
Kapanlagi.com - Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP K-SPSI) hasil konggres VI digugat karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi dan bertentangan dengan UU No.21/2000.
Jacob Nuwa Wea yang secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum K-SPSI periode 2005-2010 hasil konggres VI di di Pandaan, Jawa Timur, 20 Februari diminta membubarkan seluruh kepengurusan DPP K-SPSI hasil rumusan Tim Formatur yang diketuainya.
"Desakan untuk segera membubarkan kepengurusan dan memilih pengurus baru itu berasal dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) K-SPSI dan serikat pekerja anggota SPSI," kata Ismail Syarief, Sekretaris Pimpinan Kongres VI K-SPSI di Jakarta, Sabtu.
Tim Formatur dinilai gagal menyusun pengurus DPP K-SPSI baru karena tidak sesuai dengan Tata Tertib dan AD/ART SPSI serta melanggar UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh.
Tim Formatur yang diketuai Jacob itu terdiri dari sembilan orang, yaitu tiga dari SPA, tiga dari DPD dan dua lagi dari DPC Aturan yang dilanggar adalah ketentuan tentang pengurus di tingkat pusat SPA (Serikat Pekerja Anggota) SPSI dilarang merangkap jabatan di organisasi sejenis dan bukan pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri.
Kenyataannya, beberapa pengurus yang ditunjuk formatur tidak sesuai dengan ketentuan di atas.
Jacob dikatakan merangkap sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Marhaen, begitu juga Latief Nasution yang ditunjuk sebagai Sekjen K-SPSI ternyata Ketua Umum Federasi Pekerja Demokrat Indonesia dan juga belum lima tahun menjadi pengurus pusat.
Selama ini Latief Nasution sebagai Ketua Umum Federasi SPMI (Serikat Pekerja Maritim Indonesia, SPA SPSI). Dhiana Anwar yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum ternyata pegawai negeri sipil.
"Ini merupakan masalah serius yang harus segera dipecahkan dan solusinya Jacob Nuwa Wea harus segera membubarkan kepengurusan DPP K-SPSI yang terdiri dari 11 orang hasil rumusan Tim Formatur," kata Ismail.
Sebelumnya sekitar 20 DPD K-SPSI mengadakan rapat di Jakarta yang intinya mendesak Jacob segera membatalkan pengurus DPP K-SPSI hasil Tim Formatur.
Jacob sebagai ketua umum terpilih diminta sebagai formatur tunggal untuk menentukan personil yang akan duduk di DPP K-SPSI sesuai aspirasi SPA dan DPD K-SPSI.
Mantan pengurus DPP K-SPSI periode 1999-2005 yang selama ini aktif diminta dimasukkan kembali ke DPP, termasuk Syukur Sarto yang diminta agar ditunjuk lagi menjadi Sekjen DPP K-SPSI.
"Duet Jacob-Syukur Sarto dinilai cukup ideal demi kemajuan K-SPSI di masa mendatang," kata Ismail. Usulan tertulis itu sudah disampaikan kepada Jacob Nuwa Wea.
Kongres luar biasa Untuk menyelamatkan organisasi, Ismail mengusulkan dalam beberapa hari ini Jacob agar mengambil langkah-langkah konkrit guna menghindari terjadinya perpecahan yang berkepanjangan di tubuh K-SPSI.
"Jika tidak digubris, pihak SPA dan DPD akan membuat deklarasi mosi tidak percaya terhadap DPP K-SPSI dan mendesak untuk menyelenggarakan kongres luar biasa SPSI," katanya.
Sehubungan dengan itu ruang kerja Sekjen DPP K-SPSI untuk sementara "disegel" sampai Syukur Sarto diangkat kembali menjadi Sekjen DPP K-SPSI.
Ismail meminta seluruh pengurus DPP K-SPSI untuk tidak menyerahkan ruang kerja Sekjen kepada Latief Nasution, karena Latief dianggap tidak sah sebagai Sekjen.
Menurut Ismail, seluruh pengurus DPP SPSI hasil pilihan Tim Formatur tidak sah karena tidak sesuai dengan aspirasi peserta kongres.
Karena itu, peserta kongres meninggalkan ruang sidang saat Jacob mengukuhkan dan melantik pengurus DPP K-SPSI periode 2005-2010. (*/dar)
Sumber http://www.kapanlagi.com/h/0000052760.html
Kapanlagi.com - Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP K-SPSI) hasil konggres VI digugat karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi dan bertentangan dengan UU No.21/2000.
Jacob Nuwa Wea yang secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum K-SPSI periode 2005-2010 hasil konggres VI di di Pandaan, Jawa Timur, 20 Februari diminta membubarkan seluruh kepengurusan DPP K-SPSI hasil rumusan Tim Formatur yang diketuainya.
"Desakan untuk segera membubarkan kepengurusan dan memilih pengurus baru itu berasal dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) K-SPSI dan serikat pekerja anggota SPSI," kata Ismail Syarief, Sekretaris Pimpinan Kongres VI K-SPSI di Jakarta, Sabtu.
Tim Formatur dinilai gagal menyusun pengurus DPP K-SPSI baru karena tidak sesuai dengan Tata Tertib dan AD/ART SPSI serta melanggar UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh.
Tim Formatur yang diketuai Jacob itu terdiri dari sembilan orang, yaitu tiga dari SPA, tiga dari DPD dan dua lagi dari DPC Aturan yang dilanggar adalah ketentuan tentang pengurus di tingkat pusat SPA (Serikat Pekerja Anggota) SPSI dilarang merangkap jabatan di organisasi sejenis dan bukan pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri.
Kenyataannya, beberapa pengurus yang ditunjuk formatur tidak sesuai dengan ketentuan di atas.
Jacob dikatakan merangkap sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Marhaen, begitu juga Latief Nasution yang ditunjuk sebagai Sekjen K-SPSI ternyata Ketua Umum Federasi Pekerja Demokrat Indonesia dan juga belum lima tahun menjadi pengurus pusat.
Selama ini Latief Nasution sebagai Ketua Umum Federasi SPMI (Serikat Pekerja Maritim Indonesia, SPA SPSI). Dhiana Anwar yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum ternyata pegawai negeri sipil.
"Ini merupakan masalah serius yang harus segera dipecahkan dan solusinya Jacob Nuwa Wea harus segera membubarkan kepengurusan DPP K-SPSI yang terdiri dari 11 orang hasil rumusan Tim Formatur," kata Ismail.
Sebelumnya sekitar 20 DPD K-SPSI mengadakan rapat di Jakarta yang intinya mendesak Jacob segera membatalkan pengurus DPP K-SPSI hasil Tim Formatur.
Jacob sebagai ketua umum terpilih diminta sebagai formatur tunggal untuk menentukan personil yang akan duduk di DPP K-SPSI sesuai aspirasi SPA dan DPD K-SPSI.
Mantan pengurus DPP K-SPSI periode 1999-2005 yang selama ini aktif diminta dimasukkan kembali ke DPP, termasuk Syukur Sarto yang diminta agar ditunjuk lagi menjadi Sekjen DPP K-SPSI.
"Duet Jacob-Syukur Sarto dinilai cukup ideal demi kemajuan K-SPSI di masa mendatang," kata Ismail. Usulan tertulis itu sudah disampaikan kepada Jacob Nuwa Wea.
Kongres luar biasa Untuk menyelamatkan organisasi, Ismail mengusulkan dalam beberapa hari ini Jacob agar mengambil langkah-langkah konkrit guna menghindari terjadinya perpecahan yang berkepanjangan di tubuh K-SPSI.
"Jika tidak digubris, pihak SPA dan DPD akan membuat deklarasi mosi tidak percaya terhadap DPP K-SPSI dan mendesak untuk menyelenggarakan kongres luar biasa SPSI," katanya.
Sehubungan dengan itu ruang kerja Sekjen DPP K-SPSI untuk sementara "disegel" sampai Syukur Sarto diangkat kembali menjadi Sekjen DPP K-SPSI.
Ismail meminta seluruh pengurus DPP K-SPSI untuk tidak menyerahkan ruang kerja Sekjen kepada Latief Nasution, karena Latief dianggap tidak sah sebagai Sekjen.
Menurut Ismail, seluruh pengurus DPP SPSI hasil pilihan Tim Formatur tidak sah karena tidak sesuai dengan aspirasi peserta kongres.
Karena itu, peserta kongres meninggalkan ruang sidang saat Jacob mengukuhkan dan melantik pengurus DPP K-SPSI periode 2005-2010. (*/dar)
Sumber http://www.kapanlagi.com/h/0000052760.html
Syukur Sarto V Mathias Tambing
[Ekonomi dan Keuangan]
Menteri Hukum dan HAM Didesak Cabut Pendaftaran Ciptaan KSPSI Syukur Sarto
Jakarta, Pelita
DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk segera mencabut surat pendaftaran ciptaan logo SPSI yang diberikan kepada kelompok Syukur Sarto.
Menteri Hukum dan HAM dinilai ceroboh karena telah menerbitkan surat pendaftaran ciptaan kepada orang yang tidak berhak menggunakan nama, logo dan alamat KSPSI, Ketua DPP KSPSI Mathias Tambing, di Jakarta, Rabu (30/1).
Ia menambahkan jika dalam waktu 30 hari surat pendaftaran ciptaan itu tidak dicabut, DPP KSPSI akan menggugat Menteri Hukum dan HAM ke pengadilan.
Dikatakan, DPP KSPSI sangat menyesalkan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pendaftaran ciptaan logo SPSI kepada kelompok Syukur Sarto, tanpa mengecek alamat. Karena Syukur tidak pernah memiliki alamat seperti yang tertulis dalam permohonan mengajukan hak cipta.
Patut dicurigai bahwa kelompok Syukur untuk mendapatkan hak cipta itu menggunakan alamat palsu, atau sengaja memalsukan. Karena alamat yang tercantum dalam surat pendaftaran ciptaan itu sudah lama kami gunakan untuk operasional KSPSI sehari-hari, tegas Mathias Tambing yang juga Ketua Tim Advokasi DPP KSPSI.
Mathias yang didampingi Sekretaris Tim Advokasi DPP KSPSI Eddy Waluyo, menjelaskan DPP KSPSI telah mendapatkan surat pendaftaran ciptaan logo SPSI dari Departemen Hukum dan HAM.
Surat pendaftaran itu ditandatangani Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Ansori Sinungan, SH tertanggal 24 Januari 2008.
Dalam surat pendaftaran itu disebutkan nama pemilik logo SPSI adalah KSPSI alamat Jl. Raya Pasar Minggu KM 17 No.9 Jakarta Selatan. Logo diumumkan sejak 22 Februari 2005 di Pandaan, Jawa Timur. Nomor dan tanggal pendataran 035963, 15 Januari 2008.
Tapi anehnya, kata Mathias Tambing, Departemen Hukum dan HAM juga mengeluarkan surat pendafataran ciptaan untuk kelompok Syukur Sarto dengan nama pencipta dan alamat yang sama, yakni KSPSI Jl. Raya Pasar Minggu KM 17 No.9 Jakarta Selatan.
Bedanya hanya tercantum pada tanggal dan tempat diumumkan serta nomor dan tanggal pendaftaran. Logo KSPSI Syukur diumumkan pada 24 Agustus 2007 di Jakarta, sedangkan nomor dan tanggal pendaftaran 035394, 11 September 2007.
Menurut Ketua Tim Advokasi DPP KSPSI, kelompok Syukur Sarto tidak berhak menggunakan nama, logo KSPSI dan alamat tersebut. Karena mereka sejak Agustus 2007 sudah dipecat dari pengurus DPP KSPSI dan tidak pernah lagi berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu.
Kami juga akan menggugat kelompok Syukur Sarto ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, tegas Mathias Tambing. (iz)
Sumber http://www.pelita.or.id/baca.php?id=43966
Menteri Hukum dan HAM Didesak Cabut Pendaftaran Ciptaan KSPSI Syukur Sarto
Jakarta, Pelita
DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk segera mencabut surat pendaftaran ciptaan logo SPSI yang diberikan kepada kelompok Syukur Sarto.
Menteri Hukum dan HAM dinilai ceroboh karena telah menerbitkan surat pendaftaran ciptaan kepada orang yang tidak berhak menggunakan nama, logo dan alamat KSPSI, Ketua DPP KSPSI Mathias Tambing, di Jakarta, Rabu (30/1).
Ia menambahkan jika dalam waktu 30 hari surat pendaftaran ciptaan itu tidak dicabut, DPP KSPSI akan menggugat Menteri Hukum dan HAM ke pengadilan.
Dikatakan, DPP KSPSI sangat menyesalkan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pendaftaran ciptaan logo SPSI kepada kelompok Syukur Sarto, tanpa mengecek alamat. Karena Syukur tidak pernah memiliki alamat seperti yang tertulis dalam permohonan mengajukan hak cipta.
Patut dicurigai bahwa kelompok Syukur untuk mendapatkan hak cipta itu menggunakan alamat palsu, atau sengaja memalsukan. Karena alamat yang tercantum dalam surat pendaftaran ciptaan itu sudah lama kami gunakan untuk operasional KSPSI sehari-hari, tegas Mathias Tambing yang juga Ketua Tim Advokasi DPP KSPSI.
Mathias yang didampingi Sekretaris Tim Advokasi DPP KSPSI Eddy Waluyo, menjelaskan DPP KSPSI telah mendapatkan surat pendaftaran ciptaan logo SPSI dari Departemen Hukum dan HAM.
Surat pendaftaran itu ditandatangani Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Ansori Sinungan, SH tertanggal 24 Januari 2008.
Dalam surat pendaftaran itu disebutkan nama pemilik logo SPSI adalah KSPSI alamat Jl. Raya Pasar Minggu KM 17 No.9 Jakarta Selatan. Logo diumumkan sejak 22 Februari 2005 di Pandaan, Jawa Timur. Nomor dan tanggal pendataran 035963, 15 Januari 2008.
Tapi anehnya, kata Mathias Tambing, Departemen Hukum dan HAM juga mengeluarkan surat pendafataran ciptaan untuk kelompok Syukur Sarto dengan nama pencipta dan alamat yang sama, yakni KSPSI Jl. Raya Pasar Minggu KM 17 No.9 Jakarta Selatan.
Bedanya hanya tercantum pada tanggal dan tempat diumumkan serta nomor dan tanggal pendaftaran. Logo KSPSI Syukur diumumkan pada 24 Agustus 2007 di Jakarta, sedangkan nomor dan tanggal pendaftaran 035394, 11 September 2007.
Menurut Ketua Tim Advokasi DPP KSPSI, kelompok Syukur Sarto tidak berhak menggunakan nama, logo KSPSI dan alamat tersebut. Karena mereka sejak Agustus 2007 sudah dipecat dari pengurus DPP KSPSI dan tidak pernah lagi berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu.
Kami juga akan menggugat kelompok Syukur Sarto ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, tegas Mathias Tambing. (iz)
Sumber http://www.pelita.or.id/baca.php?id=43966
Langganan:
Postingan (Atom)
